Surabaya (KM) – Anggota DPRD Surabaya menyesalkan langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya yang baru akan melakukan kajian teknis moda transportasi masal di Surabaya. Hal ini dinilai kalangan anggota DPRD Surabaya bahwa langkah itu sudah terlambat. “Dari dulu kok baru akan melakukan kajian, terus kapan realisasinya kalau begitu?,” sesal Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy.
Menurut Simon, dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) sebenarnya sudah secara jelas disebutkan bahwa model transportasi massal di Surabaya adalah monorel dan trem. Makanya sudah ketinggalan jaman bila Dishub sekarang ini baru akan melakukan kajian layak tidaknya dua model alat transportasi itu. “RPJMD adalah keputusan Walikota, makanya tidak perlu lagi dipertanyakan jika kebijakan sudah ditetapkan,” cetus Wakil Ketua Komisi C yang juga Ketua Fraksi PDS DPRD Surabaya ini.
Simon menerangkan, saat ini tugas Dinas Perhubungan kota Surabaya sebenarnya bukan lagi melakukan kajian. Lebih dari itu, Dishub seharusnya sudah berfikir bagaimana kebijakan yang telah diambil Walikota Surabaya tersebut untuk segera dilakukan. “Dishub harus bertindak dengan cepat, sehingga paling lambat pada tahun 2013 tender sudah dimulai,” kata Simon.
Selain mengulur-ngulur waktu, tambah Simon, keinginan Dinas Perhubungan yang baru akan melakukan kajian juga berpotensi berseberangan dengan keputuasan Walikota.
Sementara Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar menegaskan, bila keinginan Dishub yang baru akan melakukan kajian mengindikasikan minimnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Alim mengungkapkan, salah satu contohnya ketika Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) memiliki rencana, tapi tidak jarang keinginan itu tidak pernah sampai kepada SKPD terkait. “Dulu jamanya pak Tri (Kepala Bappeko yang lama, red) orang melihat desain Surabaya pasti akan bangga tidak seperti sekarang,” ungkap Alim, sapaan akrab Sachiroel Alim Anwar.
Oleh karena itu, Ia meminta Pemerintah Kota tidak hanya membius masyarakat dengan janji-janji yang tidak jelas. Salah satunya terkait rencana pembangunan model transportasi masal di Surabaya.
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Eddi menjelaskan bahwa kajian teknis yang dilakukan pihaknya hanya sebagai upaya antisipasi rencana pembagunana tersebut tidak merusak situs cagar budaya yang ada di Surabaya.
Bahkan atas alasan itulah, kata Eddi, kenapa di Surabaya diwacanakan dibangun dua model transportasi masal. “Minggu ini kami berancana kembali menghadap ke Bappenas, guna manayakan rencana itu,” kata Eddi.
Tepisah, Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyatakan rencana pembangunan jalan bebas hambatan atau tol tengah Kota Surabaya merupakan solusi tepat untuk menghubungkan daerah-daerah lain dengan mudah di Jatim. Karena rencana itu juga sejalan dengan program Pemerintah Pusat yang ingin menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa dengan mudah melalui jalan bebas hambatan.
Menurut Sigit, konsep tersebut juga telah dituangkan dalam masterplan Nasional yang tidak bisa di ubah. Bila saat ini Pemkot Surabaya menolak pembangunan tol tengah tersebut, maka hal itu dianggap aneh, karena hanya Surabaya saja yang nantinya tidak sinergi. “Pemkot Surabaya selalu berkelit atas rencana pembangunan tol tengah kota karena dikhawatirkan mengganggu estetika kota ataupun dampak lainnya,” kata Sigit yang ditemui disela-sela acara peresmian rumah aspirasi di kantor DPC PKS Surabaya, Selasa (7/8). (anto)
Foto : Simon Lekatumpessy, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya