Sekretaris DPRD Jawa Timur Moch Ali Kuncoro (dua dari kanan) saat menyampaikan paparan terkait kebijakan efisiensi dalam diskusi bertajuk” Kinerja DPRD Jatim di Tengah Efisiensi 2026″. yang diselenggarakan oleh Wartawan Pokja DPRD Jatim, di ruang Banmus, Rabu (29/4/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Sekretaris DPRD Jawa Timur Moch Ali Kuncoro menegaskan ketidakpastian global yang terjadi saat ini memaksa setiap negara harus mengambil langkah mitigasi yang solutif. Mitigasi dilakukan untuk meredam situasi yang kompleks dan tidak menentu, termasuk melalui kebijakan efisiensi di berbagai sektor pemerintahan.
Hal itu disampaikan Moch Ali Kuncoro saat menyampaikan paparan terkait kebijakan efisiensi dalam diskusi bertajuk” Kinerja DPRD Jatim di Tengah Efisiensi 2026″. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Wartawan Pokja DPRD Jatim (Wartawan Pokja Indrapura), di ruang Banmus DPRD Jatim, Rabu (29/4/2026).
“Kondisi ketidakpastian global menerpa di seantero dunia, dan tentu setiap negara sudah punya langkah-langkah mitigatif solutif untuk bagaimana bisa meredam situasi yang sangat kompleks, situasi yang sangat tidak menentu dan rumit,” ujar Ali Kuncoro.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi menjadi pendekatan utama yang kini diterapkan. Menurutnya, efisiensi tidak hanya dalam konteks pengelolaan anggaran, tetapi juga melalui kebijakan tematik berbasis energi sebagai bagian dari strategi adaptasi kelembagaan terhadap tekanan fiskal.
“Efisiensi adalah kata kunci, termasuk selain efisiensi terkait masalah anggaran, kita kemarin juga sudah melaksanakan efisiensi tematik berbasis energi,” katanya.
Menurut dia, salah satu implementasi konkret dari kebijakan tersebut adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). WFH dilaksanakan selama satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan konsumsi energi seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak.
“Dalam 5 hari kerja itu 1 hari melaksanakan tugas kegiatan di rumah. Dimaksudkan supaya ada penghematan di sektor energi, baik itu listrik, air, khususnya penggunaan BBM,” bebernya.
Namun demikian, Ali Kuncoro mengakui penerapan WFH belum memberikan dampak efisiensi yang signifikan. Sebab, kata dia, hanya sebagian kecil ASN yang dapat menjalankan WFH. Sementara sektor pendidikan dan kesehatan sebagai porsi terbesar ASN, tetap harus bekerja secara langsung karena merupakan layanan prioritas.
“Karena (ASN) pendidikan dan kesehatan sektor yang paling utama dan prioritas tidak diberlakukan work from home, otomatis efisiennya ya tidak akan terlalu nendanglah kalau boleh saya bilang,” ucap dia.
Ali Kuncoro kemudian mengilustrasikan kapasitas Sekretariat DPRD Jawa Timur sebagai kendaraan dengan performa tinggi yang membutuhkan dukungan sumber daya besar. Nah, ketika terjadi pengetatan fiskal, organisasi ini dituntut melakukan penyesuaian tanpa mengorbankan kinerja utama.
Namun, ia juga mengakui kapasitas besar tersebut memerlukan dukungan anggaran yang sepadan, sehingga ketika terjadi pengurangan anggaran, kondisi itu diibaratkan seperti berkurangnya bahan bakar yang menopang kinerja mesin.
“Kalau kita ganti bahan bakar alternatif, di kemudian hari pasti bisa error dong dengan mesin ini. Karena dipaksakan untuk menggunakan bahan bakar alternatif yang tidak sesuai dengan kapasitasnya,” paparnya.
Dalam merespons kondisi tersebut, Ali Kuncoro menekankan tiga strategi utama. Ketiga strategi tersebut yakni penyesuaian program, inovasi berbasis digitalisasi, serta penentuan skala prioritas yang berorientasi pada kepentingan publik.
Pada aspek penyesuaian, Ali Kuncoro menekankan DPRD Jatim tetap harus menjaga fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sekaligus mempertahankan ruh representasi rakyat yang menjadi inti keberadaan lembaga legislatif.
“Kalau anggota tidak sering bersapa dengan rakyat, terus rohnya pasti hilang. Bayangkan orang kalau ndak punya roh kira-kira mati apa enggak? Mati. Ini yang harus kita jaga,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa penyesuaian program harus dilakukan secara selektif dengan tetap mempertahankan kegiatan prioritas seperti reses. “Kita sesuaikan betul mana program-program prioritas yang harus tetap running, yang tidak mengurangi fungsi legislasi yang dimiliki dan tidak kehilangan ruh representasinya,” ujarnya.
Sedangkan pada strategi kedua, Ali Kuncoro menekankan pentingnya inovasi dan digitalisasi sebagai pendekatan baru dalam menjalankan efisiensi. Dengan langkah tersebut, organisasi tetap adaptif terhadap perubahan dan mampu menjaga kualitas layanan.
“Yang kedua pendekatannya harus inovasi. Tujuan dari efisiensi apa, kita diminta hidup berdampingan dengan inovasi dan digitalisasi,” katanya.
Adapun dalam penentuan skala prioritas, ia menyebut program pembentukan peraturan daerah (Perda) harus diarahkan pada isu-isu strategis dan selaras dengan pemerintah provinsi dan pusat. Seperti di antaranya, pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, sektor kesehatan, serta pendidikan.
“Tentu harus selaras dengan program Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) yakni Nawa Bhakti Satya dan programnya Pak Presiden. Itu harus selaras. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang tentu terus kita kaji,” tegasnya.
Pada sisi lain, Ali Kuncoro juga menyoroti dinamika kerja di lingkungan DPRD saat ini yang semakin kompleks. Hal ini seiring perubahan regulasi yang cepat serta meningkatnya tuntutan pelayanan dari anggota dewan yang harus direspons secara optimal oleh sekretariat.
“Tugas kita di sini memberikan pelayanan secara paripurna. Kalau masih ada satu anggota pun yang complain, berarti kita belum bisa melayani secara excellent service. Karena bagi kami yang kita layani adalah raja. Kalau ada complain, ya berarti kita belum siap,” jelasnya.
Dalam konteks penguatan fungsi representasi, ia menyebut kegiatan Solo Semiran (Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, dan Sarasehan) sebagai salah satu inovasi yang kini menjadi perhatian nasional. Kegiatan ini merupakan penguatan dari fungsi reses, yang tidak hanya berfokus pada sosialisasi, tetapi juga menjadi sarana bagi anggota dewan untuk menangkap langsung berbagai keluhan masyarakat.
“Program-program yang selama ini tidak tertampung di eksekutif itu bisa di ditampung oleh anggota melalui pokok-pokok pikiran, yang salah satunya dihimpun dengan adanya Solo Semiran,” sebutnya.
Di akhir, Ali Kuncoro mengakui penerapan efisiensi di lingkungan DPRD Jawa Timur bukanlah perkara mudah. Namun, ia memastikan efisiensi tetap berjalan sebagai bagian dari upaya adaptasi kelembagaan.
“Ini memang bukan pekerjaan mudah dan tapi kita tetap berikhtiar untuk bisa menyesuaikan. Tim yang saya bangun alhamdulillah sejauh ini support. Tapi ya mohon maaf kalau masih ada sedikit riak-riak kecil itu bagian dari dinamika dalam berorganisasi,” tandasnya. (KN01)