Aktivis ’98 Jatim, Trio Marpaung saat konferensi pers di Surabaya, Senin (1/9/2025).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Kelompok masyarakat yang menamakan diri Aktivis ’98 Jawa Timur, menyikapi kondisi politik nasional yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara. Mereka merasa memiliki kewajiban moral dan politik untuk turut menanggapi situasi yang terjadi belakangan ini.
“Kami Aktivis ’98 Jawa Timur, berkumpul melakukan konferensi pers berkaitan dengan kondisi politik di negeri ini yang semakin meningkat ke arah yang menurut kami dapat mengganggu stabilitas keamanan negara,” ujar Perwakilan Aktivis ’98 Jawa Timur, Trio Marpaung, dalam konferensi pers di Surabaya, Senin (1/9/2025).
Perwakilan Aktivis ’98 Jawa Timur.
Trio menyinggung kerusuhan yang meluas hingga Surabaya pada 30 Agustus 2025, termasuk peristiwa pembakaran Gedung Grahadi yang disebut sebagai simbol sakral milik Jawa Timur. Menurutnya, aksi massa sejak 25 Agustus merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja elite politik, khususnya di DPR RI.
“Bagaimana kemudian anggota-anggota DPR RI itu seakan-akan menari di atas penderitaan rakyat saat ini. Kenaikan tunjangan, dan berbagai hal, termasuk beberapa anggota DPR yang menyatakan bahwa Rp3 juta itu kecil, lebih besar artis. Itu sangat kontraproduktif dengan situasi rakyat Indonesia saat ini,” tegasnya.
Untuk itu, Trio menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin eskalasi kerusuhan semakin meluas. Karena itu, Aktivis ’98 Jatim berupaya mengonsolidasikan gerakan agar tetap menjaga stabilitas keamanan negara.
“Kami paham betul bahwa demonstrasi atau aksi massa yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus 2025 itu merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap kinerja elit-elit politik, khususnya di DPR,” ucap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Aktivis ’98 Jawa Timur juga membacakan Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura), yaitu:
1. Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.
2. Hukuman mati bagi para koruptor.
3. Batalkan kenaikan pajak dan turunkan harga sembako.
4. Menolak segala bentuk kekerasan atau represif aparat dalam menangani aksi demonstrasi damai.
5. Reshuffle kabinet yang tidak sejalan dengan presiden.
6. Ganti Kapolri.
7. Ganti Menteri Dalam Negeri.
8. Ganti Menteri Keuangan.
9. Menolak segala bentuk vandalisme, perusakan, pembakaran, dan penjarahan.
10. Menyerukan rakyat melawan praktik “Serakahnomics” yang menguasai sumber daya alam demi kepentingan kelompok tertentu.
Namun, saat ditanya mengenai aksi demonstrasi di Gedung Negara Grahadi pada 3 September 2025, Trio menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam gerakan tersebut.
“Kami tidak ada kaitan dengan tanggal 3 September atau aksi-aksi lainnya,” tandasnya. (KN01)