Ketua DPRD Jawa Timur, Muhammad Musyafak Rouf, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/10/2025).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – DPRD Jawa Timur akan memparipurnakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Senin (3/11/2025). Namun, dinamika politik mengemuka setelah Fraksi PKB mendesak agar pembahasan tidak hanya mencakup BUMD secara umum, tetapi juga menyertakan Bank Jatim yang dinilai memiliki sejumlah persoalan internal.
Ketua DPRD Jawa Timur, Muhammad Musyafak Rouf, menegaskan pembentukan Pansus merupakan langkah penting untuk memastikan setiap BUMD benar-benar dikelola secara profesional dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
“BUMD itu kan setiap tahun mesti mengajukan untuk penyertaan modal. Nah, itu dipelajari, ditambah modal itu gawe (buat) foya-foya pengurusnya atau memang betul-betul mencari pendapatan nanti yang akhirnya bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Musyafak di Gedung DPRD Jatim, Kamis (30/10/2025).
Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan pengurus BUMD Jawa Timur memiliki kapasitas dan integritas, bukan sekadar hasil ‘balas budi politik’. “Kalau sekadar mengakomodir tim sukses, balas budi, ya itu salah besar,” tegasnya.
Menurut Musyafak, hasil pengawasan komisi-komisi DPRD Jatim selama ini menunjukkan bahwa kinerja sebagian BUMD belum optimal. Bahkan, ada indikasi praktik kerja tidak sehat yang merugikan perusahaan daerah.
“Di Komisi-Komisi itu kan mengawasi secara langsung, Komisi C utamanya. Ada BUMD itu kalau dapat pekerjaan, di-subkan nang kancane (di-subkan ke rekannya). Sementara nek angel (kalau pekerjaan susah) digarap dewe (dikerjakan sendiri) akhirnya rugi. Seng bati (yang untung) akhirnya kancane (rekannya). Itu yang harus sekarang dipelajari,” ungkapnya.
Musyafak juga menyoroti kondisi kemampuan fiskal daerah yang kian menurun. Karena itu, DPRD menilai perlu ada evaluasi mendalam terhadap BUMD yang justru membebani keuangan daerah tanpa memberi kontribusi signifikan.
“(Dievaluasi), termasuk juga nyuntik-nyuntik BUMD yang hanya buat bayari pegawai, tapi tidak ada pendapatannya,” ucapnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembubaran BUMD yang tidak sehat, Musyafak menegaskan DPRD akan tegas memberi rekomendasi.
“Ya bubar, rekomendasi DPRD bubar. Kalau eksekutif ngotot, ada apa itu? Misalkan ini (BUMD) rugi terus, lah lapo kok ngingoni rugi terus (kenapa harus membina BUMD yang rugi terus),” katanya.
Ia menegaskan kembali bahwa hakikat BUMD adalah lembaga usaha milik pemerintah daerah yang dibentuk untuk mencari profit demi menambah PAD, bukan sekadar menampung beban keuangan.
“BUMD itu hakikatnya kan usaha yang didirikan oleh Pemda, dalam hal ini Pemda Jawa Timur dalam rangka untuk mencari profit untuk bisa nambah PAD,” tegas dia.
Terkait desakan Fraksi PKB agar Bank Jatim masuk dalam Pansus, Musyafak membenarkan hal itu. “Ya itu yang diminta oleh Fraksi PKB, (Bank Jatim) masuk dalam Pansus,” ujarnya.
Menurutnya, hampir seluruh fraksi DPRD Jatim telah mengirimkan personel untuk bergabung dalam Pansus. Namun, Fraksi PKB belum melakukannya lantaran masih mempertanyakan cakupan kerja Pansus.
“Saya dengar katanya sudah semua fraksi. Yang belum kirim personel untuk menjadi Pansus itu hanya PKB. Karena PKB khawatir ini hanya beberapa BUMD saja, Bank Jatim tidak,” tandasnya. (KN01)