Jakarta, mediakorannusantara.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membantah kabar yang beredar mengenai adanya surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa hingga Jumat (12/9) malam, pimpinan dewan belum menerima surat apa pun dari presiden terkait hal tersebut.
“Pimpinan DPR belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” ujar Dasco dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Penegasan serupa juga datang dari anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Ia menyatakan bahwa pihaknya belum menerima kabar resmi perihal surat presiden (supres) tersebut.
“Kami belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya supres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri,” kata Nasir.
Meski demikian, Nasir menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“Kalau pun ada surat itu, ya itu sesuai dengan undang-undang. Penunjukan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR,” tuturnya.
Menanggapi beredarnya sejumlah nama calon pengganti Kapolri di publik, Nasir mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Begitu juga nama-nama yang menyebar, katanya ada inisial D, ada inisial S. Kami tidak mengerti juga itu siapa. Apakah itu Wakapolri sekarang? Atau S itu Suyudi, Kepala BNN sekarang? Kami tidak mengerti,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia kembali menekankan bahwa hingga saat ini DPR belum mendapatkan informasi yang valid dan sepenuhnya menyerahkan hal tersebut pada kewenangan presiden.( wa/ar)