Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menggunakan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dan badan usaha.
”Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menurut AHY, skema ini dinilai paling tepat, meski proporsi pendanaannya masih akan dibicarakan lebih lanjut.
Sebagai Menko Infrastruktur, AHY juga akan menjadi Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa. Peran ini bertujuan untuk memastikan penanganan kawasan pesisir dan pembangunan tanggul laut raksasa berjalan dengan baik.
”Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan giant sea wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan,” jelasnya.
Selain proyek tanggul laut, AHY juga menekankan dukungannya terhadap beberapa agenda prioritas pemerintah, seperti perbaikan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, perbaikan jalan daerah guna mempercepat distribusi logistik, serta kajian lebih lanjut terkait rencana pembangunan kereta cepat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025. Bersamaan dengan itu, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro juga dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita. ( wa/ar)