Surabaya (mediakorannusantara com) – Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini, memaparkan strategi untuk meningkatkan partisipasi publik dan memberdayakan masyarakat dalam debat kedua Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 yang digelar pada Minggu (3/11/2024) malam.
Dengan mengusung tema “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur,” debat ini menjadi ruang bagi para kandidat untuk menyampaikan program-program unggulan mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Risma menekankan pentingnya pendekatan langsung, responsif, dan non-formal dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang beragam. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Jawa Timur terletak pada pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi, agar pemerintah benar-benar mampu menjawab kebutuhan rakyatnya.
“Semua dimulai dari perencanaan, bagaimana mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Kita harus tahu apa passion mereka, apa yang mereka harapkan dari pemerintah,” ungkap Risma. Bagi mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini, memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat bukan hanya melalui forum atau rapat formal, tetapi juga dengan mendengarkan langsung aspirasi di lapangan.
Menurunkan Sekat Birokrasi dan Pendekatan Langsung
Risma menekankan pentingnya meminimalisir sekat birokrasi agar pemerintah bisa hadir langsung di tengah masyarakat dan menjalin komunikasi yang lebih personal. “Tidak perlu formal, tetapi kita bisa langsung turun menanyakan pada masyarakat,” jelasnya. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengakses aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat serta menciptakan rasa kedekatan antara masyarakat dan pemerintah, yang menurutnya akan memperkuat efektivitas komunikasi dan kolaborasi.
Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator
Dalam strategi pemberdayaan ini, Risma juga berfokus untuk memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator. Hal ini diwujudkan dengan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat agar mereka dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut berkontribusi dan merasa memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan di Jawa Timur.
Risma juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam memperlakukan keberagaman sosial, budaya, dan geografis di Jawa Timur. Menurutnya, elemen-elemen yang berbeda dalam masyarakat harus mendapat perhatian yang adil agar tercapai pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pengawasan dan Transparansi Melibatkan Partisipasi Masyarakat
Risma meyakini bahwa transparansi dalam pemerintahan harus dijaga melalui pengawasan langsung dari masyarakat. Ia menyatakan, masyarakat perlu dilibatkan dalam memantau jalannya program-program pemerintah agar transparansi tetap terjaga dan jalannya pemerintahan dapat dipantau secara aktif. “Kita lakukan pengawasan dan pengendalian tersebut bersama masyarakat,” ujar Risma.
Sebagai bagian dari pendekatan ini, penggunaan teknologi informasi juga akan dioptimalkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta memantau program-program pemerintah yang tengah berjalan. Mantan Menteri Sosial RI ini percaya bahwa dengan memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan, mereka akan memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang diusung pemerintah.
Komitmen Risma untuk Partisipasi Publik yang Lebih Inklusif
Strategi yang diusung Risma diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang benar-benar mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang responsif dan mengedepankan pelibatan masyarakat, Risma berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.
Dalam debat kali ini, Risma menegaskan kembali bahwa Jawa Timur membutuhkan pemimpin yang bukan hanya hadir dalam forum-forum resmi, tetapi juga siap turun langsung untuk menyerap aspirasi rakyat. (KN01)