Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hukmah Bafaqih
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Komisi E DPRD Jatim meminta rencana perubahan anggaran Dinas Pendidikan Jatim difokuskan pada permasalahan guru honorer baik itu guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) sekolah negeri dan swasta.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menilai bahwa rencana perubahan anggaran di Dinas Pendidikan yang terjadi penambahan Rp 419,76 miliar lebih ini cukup bagus. Dimana dengan penambahan anggaran maka anggaran Pendidikan akan mencapai Rp 9,57 triliun.
“Untuk sementara ini sudah bagus sebagai spending mandatori. Menurut undang undang Sisdiknas (Anggaran Pendidikan) itukan 20 persen itu sudah termasuk gaji, itukan kita sudah mencapai 27,18 persen,” kata Hikmah ditemui usau memimpin hearing dengan Dinas Pendidikan, Senin (22/7/2024).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa peningkatan anggaran di Dinas Pendidikan salah satunya untuk pemenuhan BPOPP sampai 9 bulan baik sekolah negeri maupun swasta disamakan. “Ini menggembirkan kerena memang amanah dari komisi E dan dilintas fraksi itu memang tidak ada perbedaan respon perhatian negara pada sekolah negeri maupun swasta,” tandasnya.
Selain itu, Komisi E berarap Perbankan Fasilitasi Biaya Pemberangkatan PMI di Jatim. Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Jatim. Politisi PKB ini berharap dunia perbankan ikut menfasilitasi program pembiayaan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Pasalnya salah satu kendala calon PMI yang belum ada solusi hanyalah menyangkut modal pembiayaan pemberangkatan.
Menurut Hikmah, penurunan angka kemiskinan di Jatim patut diapresiasi karena tercepat dan tertinggi di Indonesia bahkan melompati dua provinsi lain di Pulau Jawa. “Angkanya tinggal satu digit, tepatnya 9,79 persen setara 3.982.692 jiwa. Memang masih terbanyak karena jumlah penduduk Jatim besar,” katanya.
Dia berharap program pengentasan kemiskinan yang teknisnya tersebar di berbagai OPD di lingkungan Pemprov Jatim mulai dikaji kontribusinya sejauh mana sehingga program program tersebut lebih optimal dan tepat sasaran. (KN01)