Jakarta (KN) – Ribuan orang dari Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Aliansi Desa Indonesia menggelas aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta sejak pukul 08.00 WIB, Jumat (14/12/2012). Mereka menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, seharusnya aspirasi dan keinginan perangkat desa bisa diterima dan diakomodir oleh pemerintah serta DPR. “Keinginan yang disampaikan mereka seharusnya diterima oleh DPR dan presiden atau mendagri,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat memberikan keterangan pers bersama perwakilan Aliansi Desa Indonesia di Senayan Jakarta,
Menurut Priyo, kehadiran para perangkat desa yang saat ini mengepung gedung DPR adalah untuk yang kesekian kalinya.
Sementara, terhadap tiga hal yang diusulkan, Priyo mengatakan bahwa keinginan perangkat desa yang ingin diangkat PNS, nyatanya sudah menjadi aspirasi yang disuarakan oleh perangkat desa seluruh Indonesia. “Makanya DPR harus memberikan kelonggaran untuk bisa diterima. Setidaknya berikan maklumat dalam RUU desa,” kata Priyo.
Menurut Priyo jika aparat desa adalah PNS maka memiliki kelebihan, setidaknya bisa menjadi jangkar kesatuan RI dari seluruh Indonesia. “Jadi mestinya bukalah peluang mereka jadi PNS. Kalau pemerintah keberatan soal anggaran. Bisa dilakukan secara bertahap, bergelombang sehingga tak guncangkan anggaran. DPR akan dorong itu,” kata Priyo.
Sementara terkait periodesasi kepala desa dari lima tahun diusulkan dinaikkan menjadi delapan tahun. Menurut Priyo masa jabatan kepala desa tidak harus disamakan dengan Bupati/Gubernur maupun Presiden.
Menurut Priyo, para kepala desa dan aparat desa ini berhubungan langsung dengan masyarakat dan melakukan kerjanya siang dan malam. “Saran saya janganlah bersikukuh terhadap hal-hal yang mungkin masih bisa disuarakan,” kata Priyo.
Sedangkan terhadap aspirasi adanya alokasi dana desa, Priyo menjelaskan sebenarnya saat ini dana-dana tersebut banyak tersebar berada di kementerian-kementerian. Karena itu, lanjut dia, bisa disatukan sehingga lebih bermanfaat.
Namun Priyo juga mengkritik jangan sampai terulang kembali kejadian menutup jalan tol. “Tapi, jangan hanya yang dikepung gedung DPR, memang DPR salah satu kuncinya, tetapi kunci lainnya juga di Istana Presiden atau Mendagri,” kata Priyo.
Menurut Priyo kalau suaranya hanya didengar DPR, kalau tidak ada gayung bersambut dengan didengar suaranya oleh pemerintah, presiden maka tak akan berhasil.
Dalam keterangan pers Priyo Budi Santoso didampingi Ketua Aliansi Desa Suryo Koco, Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso dan Wakil Ketua Persatuan Perangkat Desa Widi Hartono. (red)
Sementara Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan bahwa RUU Desa ini tengah dalam pembahasan dan sedang ditunjuk siapa yang akan membahas di panitia kerja. “Kita sudah terima DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari DPR. Ini tentu membutuhkan waktu dan proses. Semua aspirasi itu sudah disampaikan dalam DIM, kok,” kata Gamawan di Gedung DPR.
Menurut Mendagri, sudah beberapa kali pemerintah melakukan mediasi dengan perangkat desa. “Mungkin sudah 4 atau 5 kali,” kata dia.
Mengenai permintaan mereka agar diangkat menjadi PNS, kata Gamawan, pemerintah perlu menyesuaikan dengan keuangan negara. “Apa dampaknya jika semua jadi PNS. “Lalu kapan RUU Desa akan selesai? “Kami sudah punya jadwal. Pembahasan ini sudah selesai di DIM. Setelah itu panja sudah dibentuk. Keputusan ada di panja bersama-sama antara pemerintah dan DPR,” tandasnya.
Demonstran merupakan gabungan massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Persatuan Perangkat Desa (Parade) Nusantara, Persatuan Para Lurah Seluruh Indonesia, dan Aliansi Masyarakat Desa.
Selain menuntut menjadi PNS, mereka juga meminta masa jabatan kepala desa minimal dibuat menjadi 8 tahun dan maksimal 10 tahun dari yang sebelumnya hanya 6 tahun. Mereka juga menuntut 10 persen anggaran APBN langsung diturunkan untuk desa. (red)
Foto : Ribuan Perangkat Desa Indonesia unjuk rasa di gedung DPR