Pengurus APTI Jateng M. Yamuhadi di Temanggung, Minggu, mengatakan aksi di Jakarta akan dilakukan pada 28 November 2022 dan total petani dari Jawa Tengah yang berangkat ke Kementerian Keuangan sekitar 1.300 orang.
Ia menyampaikan tujuan ke Jakarta untuk mengingatkan pemerintah pusat utamanya Kementerian Keuangan terkait kebijakan cukai hasil tembakau yang berimbas kepada petani tembakau.
“Kebijakan cukai tersebut kebablasan, karena setiap tahun naik dan imbasnya pada petani tembakau yang ada di daerah,” katanya.
Yamuhadi menuturkan terkait longgar dan tidaknya kebijakan pemerintah itu pasti menjadi tujuan petani akan menyampaikan pendapat di sana.
Artinya, presiden memang sudah respon sekali dengan apa yang disampaikan perwakilan APTI dan Presiden juga menginstruksikan kepada Sekneg waktu itu untuk bisa berkomunikasi dengan perwakilan petani tembakau dan petani tembakau nasional tetapi sampai saat ini dari Sekneg tidak pernah membuka dialog dengan petani tembakau terkait dengan permasalahan kenaikan cukai yang setiap tahun selalu diwujudkan oleh pemerintah.
“Komitmen kami selaku petani tembakau khususnya di Provinsi Jateng memang akan silaturahmi ke Jakarta pada 28 November 2022 untuk bisa menyampaikan statemen, bahwa kami memang untuk saat ini akan menolak kenaikan cukai karena imbasnya pada pembelian bahan baku yang ada di lokal,” katanya.
Menurut dia tembakau sampai saat ini masih merupakan tulang punggung perekonomian bagi wilayah-wilayah yang memang di situ merupakan sentra pertembakauan di Jateng.
“Kami akan silaturahmi ke Kementerian Keuangan, di sana kami akan menyuarakan bahwa kami melakukan penolakan terkait dengan dengan kenaikan cukai,” katanya.
Ia menyampaikan kalau belum bisa ketenmu dengan Menteri Keuangan, akan dilanjutkan hari berikutnya dan petani akan bertahan di sana sampai bisa ketemu Menteri Keuangan.
Yamuhadi menegaskan terkait dengan kenaikan cukai hasil tembakau ini sangat berimbas dengan pembelian bahan baku yang ada di sentra penghasil tembakau, karena mungkin perhitungan industri satu-satunya solusi untuk bisa menurunkan biaya produksi mereka yaitu dengan menekan pembelian bahan baku.
“Karena bisa diketahui semua, kaitannya dengan upah tenaga kerja sudah ada aturannya, kemudian tarif listrik, harga kertas juga sudah ada aturannya. Mungkin satu-satunya yang belum ada perlindungan hukumnya adalah di tata niaga pembelian bahan baku tembakau dan hal ini dimanfaatkan untuk menutup kenaikan cukai dengan menekan pembelian harga tembakau,” katanya.(wan/an)