Magetan (MediaKoranNusantara.com) – Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) merupakan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Termasuk di antaranya menjadi tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Magetan.
Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya penguatan kerja sama, koordinasi dan sinergitas informasi intelijen yang melibatkan lintas instansi. Upaya itu diharapkan meningkatkan deteksi dini dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh orang asing.
Dandum Widya Kusuma, Kabid Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Magetan mewakili Kepala Bakesbangpol menyatakan, selama ini pihaknya lebih banyak mendapatkan informasi setiap adanya orang asing yang masuk ke wilayahnya dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
“Jadi kami di sini (Magetan) dibantu teman-teman Kominda (Komunitas Intelijen Daerah), termasuk teman-teman tim di lapangan. Jadi berkaitan pengawasan orang asing yang memberikan informasi lebih banyak itu dari teman-teman (BAIS) TNI dan Kodam,” kata Dandum Widya Kusuma saat ditemui di kantornya seusai menerima kunjungan Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan pemerintahan, Rabu (18/5/2022).
Ia menyebut, bahwa selama ini memang sudah ada Tim Pengawasan Orang Asing yang dibentuk. Baik itu dari BAIS TNI maupun Tim Pora Imigrasi. “Jadi dia (BAIS) punya satgas namanya Satgas POA (Pengawasan Orang Asing), kalau imigrasi Timpora,” jelas Dandum.
Menurutnya, BAIS TNI lebih banyak membantu dalam memberikan informasi setiap adanya WNA di Kabupaten Magetan.
Ia mencontohkan, misalnya beberapa waktu lalu ada delapan warga India yang datang ke wilayahnya dan informasi itu didapat dari BAIS TNI. “Ada juga (WNA, red) yang dari Jakarta ke sini (Magetan), itu malah informasi dari teman-teman BAIS TNI. Jadi lebih banyak informasi dari teman-teman itu (BAIS),” ungkap dia.
Di samping itu, kata dia, di wilayah Mataraman, juga sudah terbentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan WNA. Pemantauan itu dilakukan melalui sinergi bersama instansi gabungan, mulai dari Bakesbangpol kabupaten/kota, BAIS TNI, Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN). “Jadi, sudah ada Pos Khusus di sini, Karesidenan Mataraman,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya mengakui, selama ini masih mengalami kendala untuk mendapatkan data dan informasi keberadaan orang asing. Karena untuk mendapatkan data tersebut, pihaknya harus mengumpulkan data secara terpisah dari beberapa instansi. “Kalau data satu pintu kan enak,” tegasnya.
Maka dari itu, pihaknya juga berharap kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, agar ada langkah konkrit dalam penguatan pemantauan orang asing. Harapan itu sekaligus disampaikannya untuk menanggapi rencana perubahan Perda Pemprov Jatim Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Orang Asing.
“Mungkin juga ada Satgas Provinsi, jadi dikomandoi dari Bakesbangpol Provinsi ke bawah (kabupaten/kota), biar koordinasinya lengkap satu data. Jadi Apabila ingin memperkuat (pemantauan), Bakesbangpol Provinsi juga harus lebih intens melakukan kegiatan,” ucap dia.
Terlebih lagi, Dandum menyebut, di Kabupaten Magetan terdapat banyak orang asing yang datang dari berbagai negara. Mereka datang untuk menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Temboro Magetan. Tentu saja untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh orang asing dibutuhkan pemantauan intens.
“Di sini (Bakesbangpol Magetan) kami punya data itu terkait santri Temboro, karena (WNA) terbanyak santri. Yang agak merepotkan itu apabila dia (WNA) melakukan syiar, safari atau tausiyah, dan berwisata,” jelasnya. (KN01)
Foto : Dandum Widya Kusuma, Kabid Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Magetan saat menerima kunjungan Komisi A DPRD Jatim di kantor bakesbangpol kabupaten Magetan, Rabu (18/5/2022) siang.