Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/5/2022).”Selama 2 hari kami bangun kembali chemistry, dan itu sudah kami dapat,” katanya.

Menurut Zudan, untuk menyelesaikan data pemilih harus saling sinergi dan kolaborasi.

​Zudan menegaskan kerja sama dilakukan secara terpusat pada satu titik, di Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam tuntaskan data pemilih.”Data dari Ditjen Dukcapil kemudian diberikan ke KPU, selanjutnya ke KPUD dengan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali,” katanya

Zudan menyatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mendorong dukcapil selalu proaktif memutakhirkan data penduduk pada Pemilu 2024.

Zudan memastikan dinas dukcapil di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota telah dan terus bekerja keras agar seluruh warga Indonesia merekam data KTP elektronik.

Zudan menambahkan pihaknya  melakukan program Jebol (Jemput Bola) mendatangi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, para lansia, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), ke lapas, dan suku adat terpencil untuk merekam KTP elektronik di berbagai daerah.

Bahkan, para aparatur dukcapil rela tetap bertugas saat diminta bekerja saat hari libur.Padahal, kata Zudan, tak ada anggaran lembur bagi ASN dukcapil.

“Dukcapil rutin melakukan program Jebol saat ada pilkada atau tidak ada pilkada. Ini karena memang jiwa kawan-kawan dukcapil yang ingin terus memberikan layanan yang proaktif,” kata  Zudan.

Zudan menilai ada progres yang baik, yakni KPU kabupaten/kota yang tak perlu lagi meminta data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) ke dinas dukcapil daerah.

Dikemukakan pula alasannya bahwa jika pemutakhiran pada bulan Januari, datanya bisa terkoreksi pada bulan Februari, data Februari bisa terkoreksi pada bulan Maret.

“Data Januari hingga Mei bisa dijadikan satu pada bulan Juni. Pemutakhiran data cukup per 6 bulan terlebih dahulu, sampai nanti masa penyiapan daftar pemilih sementara hingga ke daftar pemilih tetap,” kata  Zudan.