Surabaya (KN) – Meski Dinas pendidikan Surabaya memberi ruang kepada pihak sekolah untuk menjual perlengkapan sekolah. Namun menurut anggota Komisi D DPRD Surabaya Fatkur Rohman, Senin (9/7), sekolah dilarang memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai ajang mencari untung. Bahkan, harga kebutuhan siswa yang dijual melalui sekolah itu diharapkan lebih murah dibanding harga yang ada dipasaran.
” Memang sekolah diberikan ruang terbuka untuk melakukan penjualan, tetapi harus memalui koperasi, boleh nyicil dan hargnya bersaning. Kalau bisa lebh murah” tegas Anggota Komisi D dari FPKS ini.
Untuk meringankan beban orang tua siswa pembayarannya bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Namun demikian, Penjualan kebutuhan sekolah tidak diperbolehkan secara personal. Seluruh kegiatan penjualan harus dikoordinir melalui koperasi sekolah masing-masing. “Semua perlengkapan yang dijual tidak boleh secara personal. Tetap dikoordinir melalui koperasi” jelasnya.
Fathurrahman menambahkan , penjualan perlengkapan siswa juga tidak diperkenankan dengan cara paksaan. Sekolah berkewajiban memfaslitasi seluruh kebutuhan siswa. Untuk meringankan beban orang tua, pembayaran perlengkapan sekolah bisa dilakukan dengan cara mengangsur.
Ia meminta masyarakat melaporkan ke Dinas Pendidikan ataupun kalangan dewan jika mengetahui ada pelanggaran dalam pengadaan perlengkapan siswa di sekolah.”Kalau ada temuan harganya lebih mahal dari luar, laporkan ke DPRD atau instansi terkait” katanya.
Khusus siswa dari keluarga miskin, seluruh perlengkapan sekolah mulai dari alat tulis, seragam bahkan uang transport ditanggung oleh Pemetrintah Kota Surabaya . Selama setahun anggran untuk siswa gakin telah dianggarkan dalam APBD. ”Untuk siswa gakin, buku dan penlengkapan selama setahun telah dianggarkan “ pungkasnya. (anto)
Foto : Fatkur Rohman