Madiun (MediaKoranNusantara.com) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hj. Aisyah Lilia Agustina jemput bola ke daerah pemilihan (Dapil) Jatim XI (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk). Ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka Reses III Tahun 2021 pada 29 Oktober – 5 November 2021.
Politisi perempuan asal Fraksi PKB ini mengumpulkan belasan ibu-ibu Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) Kabupaten Madiun di kantor Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU, Kabupaten Madiun, Sabtu (30/10/2021). Dua jam sebelumnya, ia juga menggelar Reses di Kantor PC Muslimat NU Kota Madiun.
Aisyah Lilia Agustina mengatakan, bahwa persoalan yang dikeluhkan masyarakat hampir sama seperti sebelumnya. Yakni, soal besaran nominal Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Pemprov Jatim untuk SMK/SMA dan sederajat.
“Persoalannya hampir sama termasuk dana BOSDA, baik untuk santri kemudian dana BPOPP dari provinsi untuk SMK/SMA, itu antara kabupaten/kota (besaran) tidak sama,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim ini saat ditemui usai kegiatan reses.
Ia menjelaskan, untuk Kota Madiun, setiap siswa mendapatkan dana BPOPP Rp110 ribu per bulan. Sedangkan untuk Kabupaten Madiun, mendapatkan bantuan Rp70-90 ribu per siswa. “Jadi (kabupaten) lebih kecil (nilai bantuan),” katanya.
Sebelum SMA/SMK dan pendidikan setara menjadi wewenang provinsi, Aisyah Lilia juga menyebut, bahwa warga mengaku betul-betul dimanjakan oleh fasilitas pendidikan. Bahkan, seluruh biaya dan fasilitas pendidikan anak-anak, dicover penuh oleh pemerintah daerah.
“Kalau zaman dulu sebelum menjadi wewenang Pemprov Jatim, di Kota Madiun itu siswa betul-betul dimanjakan oleh fasilitas. Artinya, orang tua menyekolahkan anak senang, karena SPP, uang kesehatan, uang tas, seragam itu dapat semua. Nah, saat ini dapatnya kalau kota Rp110 ribu dan kabupaten Rp90 ribu,” terangnya.
Karenanya, Aisyah Lilia mengatakan, bahwa warga sebetulnya ingin agar wewenang pendidikan SMA/SLTA atau pendidikan sederajat, dapat diambil alih kembali oleh pemerintah daerah. Makanya ia pun berusaha mendorong Pemprov Jatim agar memberi perhatian serius terhadap kesetaraan pendidikan.
“Kalau dilihat dari keadilan, saya melihat mereka (orang tua) tetap ingin supaya berada di kota saja wewenang pendidikan SMA/SLTA ini. Karena kita kan juga ingin pemerataan (pendidikan),” ujarnya.
Tak hanya terkait biaya pendidikan anak, Aisyah Lilia mengaku, guru di Madiun juga mengeluhkan soal masalah seragam. Selama ini, guru atau tenaga pendidik di sana, setiap mengajar hanya menggunakan satu seragam.
“Yang dikeluhkan oleh mereka adalah seragam guru. Masak seragam guru cuma satu. Kita juga ingin pemerataan terkait seragam guru,” kata Bunda Ica – sapaan lekat politisi PKB perempuan ini.
Selain itu, Bunda Ica menyatakan, pihaknya juga menaruh perhatian serius terhadap dunia pendidikan diniyah tingkat ULYA di Pondok Pesantren. Menurut dia, pendidikan Ulya yang setara dengan Madrasah Aliyah atau SMA, belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Madrasah Ulya ini tadi ternyata BPOPP-nya belum disertakan Pemerintah Provinsi kepada pendidikan yang setara dengan SMA atau SLTA. Itu yang perlu diberikan perhatian,” tegasnya.
Makanya, ia menegaskan, bakal terus mendorong Pemprov Jatim untuk menyertakan dan memberikan perhatian terhadap pendidikan Madrasah ULYA. Salah satunya yakni melalui Perda Pondok Pesantren.
“Termasuk kita melalui Perda Pondok Pesantren ini kan ingin itu (intervensi ke Madrasah). Kita ingin sama dengan pendidikan yang lain, umum atau negeri,” tandasnya. (KN01)
Foto : , Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Hj. Aisyah Lilia Agustina menggelar Reses III Tahun 32021 di Kabupaten Madiun, Sabtu (30/10/2021).