Jakarta, mediakorannusantara.com – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berharap Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) tidak membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri, tetapi lebih mengedepankan produk dalam negeri, seperti produksi PT Pindad dan PT PAL yang merupakan industri lokal.
“Mari kita kedepankan produk alutsista dalam negeri dan bangga memakai produk dalam negeri,” kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.3/2
Seluruh wilayah kedaulatan NKRI, baik darat, laut, maupun udara, termasuk terhadap ekonomi, kata dia, menjadi perhatian DPR sehingga jangan sampai Bakamla melakukan pembelian alutsista dari luar negeri
Azis mengemukakan hal itu ketika bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengunjungi Kantor Bakamla RI, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa kunjungannya tersebut dalam rangka melakukan silaturahmi dan menjalin komunikasi terkait dengan tugas dan pokok Bakamla.
Penguatan Bakamla, kata dia, harus diiringi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik.
Dari sarana dan prasarana kapal milik Indonesia, menurut dia, masih berkapasitas 10 persen dari jumlah ideal yang semestinya 77 persen.
“Sarana dan prasarana itu merupakan upaya dalam menguatkan kinerja Bakamla dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai pengendali wilayah laut yang berkaitan dengan RUU Landasan Kontinen,” ujarnya.
Ia meminta Kepala Bakamla membuat sandingan daftar investaris masalah sebagai komperatif studi sehingga ke depannya dapat memilih mana yang menjadi terbaik dan tidak.
Langkah itu, lanjut dia, dalam mendukung pembinaan terhadap kualitas sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan, kerja sama, dan penguatan kemampuan.
“Ke depannya tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antarlembaga dalam mengamankan kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah laut,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai saat ini otoritas di laut banyak sekali terjadi tumpang-tindih, misalnya ada Polisi Perairan (Pol Air), TNI Angkatan Laut, Bakamla, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, dan Bea Cukai.
Ia menyebutkan semua otoritas tersebut memiliki kewenangan patroli sehingga jangan sampai ada satu kapal yang melanggar aturan di wilayah laut diperiksa empat institusi.(wan/an)