Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Wakil Presiden terpilih, Ma’ruf Amin memastikan jika Nahdlatul Ulama (NU) bakal mendapatkan jatah menteri pada kabinet Jokowi-Ma’ruf. Namun dia juga menegaskan bahwa pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
“(Peluang menteri) Dari banyak pihak lah. Termasuk NU, termasuk yang lain-lain. Tentu semuanya mungkin. Tapi itu hak prerogatif presiden,” kata Ma’ruf Amin setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Ma’ruf menuturkan, pembahasan mengenai kabinet baru akan dilakukan pada pertengahan Juli. Dia belum mengetahui siapa saja yang akan ditunjuk Jokowi.
“Beliau (Jokowi) juga bilang Juli baru nanti ada pembicaraan-pembicaraan. Yang pasti kan tentu ada dari pihak partai koalisi, dari profesional, kira-kira begitu. Jumlahnya belum, apalagi orangnya. Orangnya tambah belum,” ucap Ma’ruf.
Selain itu, Ma’ruf memastikan partai pendukung juga akan mendapat jatah di kabinet Jokowi. Tapi dia tidak bisa memastikan jumlah kursi menteri bagi partai pendukung.
“Kalau partai pasti lah. Namanya partai pendukung. Tapi jumlahnya berapa itu belum,” sebut Ma’ruf.
Sementara itu, kepada Ma’ruf Amin, JK mengingatkan bahwa tugas yang harus menjadi fokus adalah ekonomi dan sosial. Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
“Secara umum bukan yang dihadapi presiden dan wakil presiden, tapi dihadapi oleh bangsa, ialah masalah ekonomi dan sosial. Karena bukan hanya kita. Secara regional ada masalah ekonomi. Tapi dampaknya juga kita yang harus menyelesaikannya,” kata JK.(dtc/ziz)