Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Persoalan tambang galian c di wilayah Jombang menjadi salah satu topik pembahasan evaluasi pemetaan rawan konflik yang dibahas oleh Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Dalam evaluasi yang digelar di Mapolda Jatim, Rabu (8/11) itu Deputi V Kemenkopolhukam, Irjen Pol Carlo Tewu memberikan atensi khusus terkait kasus yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut.
Bahkan, jenderal polisi bintang dua tersebut bakal meneruskan informasi terkait tambang galian C tersebut pada Menkopolhukam, Wiranto untuk diteruskan pada Presiden Joko Widodo. Persoalan tambang itu terkait dengan adanya oknum aparat pemerintah hingga TNI dan Polri yang terlibat dalam proses tambang tersebut.
Informasi terkait tambang galian C tersebut diakui oleh Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto. Usai evaluasi dengan Kemenkopolhukam, atas atensi dari Kabid Humas Polda Jatim, Agung pun memberikan penjelasan terkait persoalan di wilayah Jombang tersebut.
“Selama 2017 ini sudah ada tujuh kasus yang kami tangani (Polres Jombang, red) terkait tambang galian C. Rata-rata memang diketahui ada backing dari anggota baik TNI maupun Polri,” jelas Agung.
Kendati demikian, lanjut perwira dua melati itu, dari kasus yang sudah ditangani mampu memberikan efek jera bagi yang lain. “Dari sekian banyak tambang galian C, tujuh kasus itu memberikan efek jera bagi yang lain. Prinsipnya kami menghidari terjadinya konflik dan tetap menjaga suasana kondusif di Jombang,” tuturnya.
Terkait perizinan, lanjut dia, memang rata-rata sudah banyak yang legal karena telah mengantongi izin. Namun, kata dia, ada pula perorangan yang telah memiliki izin tapi tidka bisa mengerjakan maka disubkan atau dikerjakan beberapa pihak atau orang lain.
Ia menjelaskan, maraknya tambang tersebut rata-rata memang dibutuhkan untuk urukan pembangunan jalan tol. (KN02)