Surabaya (KN) – KPU dan Pemprov Jatim terus mematangkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana Pilgub 2018. Dari dana yang disepakati sejumlah Rp 817 Miliar, seharusnya pada Juli sudah dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp 119 Miliar.Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Anom Surahno dikonfirmasi di kantornya, Rabu (2/8/2017) mengatakan, belum ditekennya NPHD karena masih menyeleraskan antara monitoring dan evaluasi. “Sebentar lagi ini selesai,” kata Anom.
Dia optimistis dalam waktu dekat NPHD akan segera ditandatangani. Dia mengutarakan bahwa sekarang masih tahap pematangan. Bisa segera ditandatangani oleh pihak KPU dan Pemprov Jatim. “Dananya sudah kami siapkan. Sedang dimatangkan saat ini,” terangnya.
Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito membenarkan saat ini pihak KPU dan Pemprov terus melakukan pendatanganan NPHD tersebut. “Secepatnya NPHD tersebut akan segera ditandangani. Sekarang masih menunggu komunikasi, karena memang ada beberapa yang perlu dikordinasikan. Masih ada beberapa pasal lagi yang perlu dijabarkan,” ujarnya.
Penjabaran itu nantinya, terkait isi secara detail dalam NPHD yang bakal ditandatangani. Sesuai dengan undang-undang yang ada diatasnya. “Masih dirundingkan ini, mana saja yang perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut,” ungkapnya.
Kendati demikian, Eko mengaku terus maraton melakukan penyelesaian pembahasan, agar dana hibah ini bisa segera cair. Pasalnya, hal tersebut sangat berkaitan dengan terlaksananya tahapan pilgub. Dimana pada Agustus telah masuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai digelarnya Pilgub. “Ini kan masih baru telat satu hari. Insyaallah tidak mengganggu tahapan, target dua minggu kedepan terselesaikan,”paparnya. (wan)