Surabaya (KN) – DPRD Jawa Timur menyatakan bahwa pembantasan tanaman tembakau yang direncanakan oleh pemerintah pusat sebaiknya dicarikan solusi atau dicarikan tanaman pengganti tembakau terlebih dahulu.Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun didi DPRD Jatim, Senin (23/1/2017) mengatakan, kebijakan tersebut masih akan sulit diterapkan oleh pemerintah, selama petani tembakau tidak dicarikan pengganti tanamnya. “Harus ada tanaman pengganti yang cocok dengan kondisi tanah dan petani di Jatim. Kalau ada tanaman pengganti tembakau, baru bisa dilakukan pembatasan,” tegas Agus Maimun.
Tak hanya itu, Agus Maimun juga menyarankan kepada pemerintah pusat untuk memberikan aturan teknis terhadap regulasi tersebut. Karena regulasi untuk pembatasan tembakau ini belum ada aturan.
“Tembakau di Jatim ini memiliki jenis super dan telah memberikan sumbangan yang besar. Untuk itu, harus ada solusi juga yang harus ditawarkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan pemerintah perlu menyiapkan tanaman pengganti. Jika memang nantinya ada larangan mengenai penanaman tembakau oleh petani.
Fungsi pemerintah haruslah sesuai dengan konstitusi kita, yaitu UUD 1945 adalah mengatur. “Ketika melarang, ya harus ada gantinya,” ujar Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Menurut Pakde Karwo, kebijakan penurunan produksi tembakau ini tidak etis jika disatu sisi cukai rokok ditarik. Sementara petani tidak boleh menanam tembakau. Tentunya ini akan sangat merugikan para petani. Oleh sebab itu, dirinya berpendirian agar ada pengganti yang ditanam, ketika petani tidak boleh menanam tembakau.
Data yang dimiliki oleh orang nomor satu di Jatim ini, tidak kurang 6 juta penduduk Jatim bergantung pada industri rokok. Termasuk para petani tembakau, juga merokok. Sedangkan disektor cukai rokok, pada tahun lalu Jatim menyumbangkan Rp 110 triliun. Nilai tersebut sangat besar dan bisa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (rif)