Surabaya (KN) – Komisi B DPRD Jatim meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian Cabai. Hal ini dilakukan agar kedepan harga cabai tidak mengalami kenaikan lagi.Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana di DPRD Jatim, Senin (16/1/2017) menilai bahwa selama ini harga dari petani menjual ke produsen masih normal sekitar Rp 40 ribu, namun ketika berada di produsen kemudian menjual lagi ke pedagang yang harganya terlalu tinggi hingga mencapai Rp 100 – 200 ribu.
“Produksi cabai saat ini tidak ada masalah, tapi distribusi ini yang jadi masalah. Selama pemerintah masih belum bisa mengontrol terkait distribusi harga maka harga cabe akan terus naik lagi,” kata Yusuf Rohana.
Lebih lanjut Yusuf mengatakan, apabila nanti ditemukan adanya permainan proses pendistribusian cabai seperti harga dan penimbunan cabai, maka pemerintah harus bekerjasama dengan aparat keamanan utuk menindak tegas para produsen tersebut agar kedepannya tidak ada lagi kenaikan harga cabai melambung tinggi. “Dari kenaikan harga cabai ini petani tidak mendapat keuntungan pribadi apapun, tapi yang mendapat untung justru para produsen dan pedagang,” ujarnya.
Pihaknya menyarankan agar pemerintah melalui badan pangan membentuk infrastruktur yang baik sehingga masalah pendistribusian cabai ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat. Bahkan pihaknya juga meminta pemerintah mengembangkan teknologi pasca – panen. Dengan teknologi yang modern, maka hal itu dapat menjaga kesegaran produk hortikultura lebih lama.
Sementara itu, Anggota Komisi B Aida Fitriati Wahab mengatakan, pihaknya prihatin dengan meroketnya harga cabai belakangan ini. Namun dirinya menolak solusi impor cabai untuk menekan harga cabai lokal. “Saya prihatin dengan tingginya harga cabai saat ini. Tapi saya menolak kalau pemerintah melakukan impor cabai. Itu bukan solusi yang baik, karena akan merugikan petani cabai lokal,” ujarnya.
Aida meyakini masih banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan harga cabai. Diantaranya dengan melakukan operasi pasar, baik di pasar induk maupun pasar-pasar yang dekat dengan permukiman. Pihaknya juga akan melakukan sidak di beberapa wilayah di Jatim untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya di lapangan. (wan)