Surabaya (KN) – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan bahwa kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) untuk melakukan resionalisasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dinilai tidak manusiawi dan tidak setuju.Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo di DPRD Jatim, Kamis (2/6/2016) menegaskan kebijakan MenPAN dan RB yang akan melakukan resionalisasi di lingkup PNS sangat tidak masuk akal. Mengingat untuk masuk PNS, seseorang harus berebut dan mengikuti tes. Karena sangat sulit bagi MenPAN dan RB melakukan rasionalisasi terhadap PNS sebelum alasan yang dijadikan rasionalisasi tepat. Apalagi mereka ini sudah berkeluarga, maka hal ini sangat tak manusiawi.
“Sepertinya upaya MenPAN RB untuk memuluskan kebijakan ini sangatlah sulit. Disatu sisi pemerintah pusat saat ini sudah kesulitan keuangan, ditambah lagi dengan janji pemerintah kepada PNS sampai pada usia pensiun,” papar Freddy politisi asal Partai Golkar.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya mengaku hal itu masih wacana dan draftnya masih belum masuk ke Komisi II DPR RI. Namun demikian Fandi minta kepada Yudi Krisnandi dalam melontarkan sebuah gagasan hendaknya dipikirkan secara matang, karena hal ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.
Terlepas dari itu semua, tegas politisi asal Partai Demokrat pihaknya meminta dalam rasionalisasi tersebut jangan ada pemutusan hubungan kerja, jangan mengganggu kinerja PNS dan selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan PNS melalui pemenfaatan tekhnologi. “Jika ketiga unsur tersebut tak terpenuhi, lebih baik rasionalisasi tidak usah diadakan,” ujarnya.
Kepala BKD Jatim , Siswo Heru Toto mengaku pihaknya belum dapat melakukan apa-apa sebelum ada aturan atau kepastian dari pemerintah pusat. Yang ada saat ini hanyalah sekedar wacana. “Kami tidak akan bergerak sebelum ada perintah dari MenPAN dan),” paparnya
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia mencanangkan program rasionalisasi sebagai salah satu bentuk dari reformasi birokrasi di tubuh kementerian dan lembaga. Rencananya rasionalisasi tersebut akan mengarah pada sekitar satu juta pegawai negeri sipil yang bekerja di kementerian dan lembaga. (rif)