Jakarta (IKN) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengintruksikan jajarannya menelusuri Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif di lingkungan Kemendagri.Langkah tersebut, menyusul temuan sebanyak 57 ribu PNS fiktif pada seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia, sebagaimana diungkap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Saya sudah minta Sekjen Kemendagri mengecek,” kata Tjahjo, Kamis (28/4/2016).
Menurut dia, arahan tersebut sekaligus memastikan PNS fiktif di daerah. Namun Mendagri menginginkan, pemeriksaan dilakukan di lingkup Kemendagri terlebih dahulu. Sejauh ini, tercatat PNS Kemendagri berjumlah 5 ribu orang.
“Apakah terdata dengan baik atau tidak. Dari informasi Ditjen Dukcapil, 5 ribu itu sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik,” ujar Tjahjo.
Tjahjo sendiri enggan berspekulasi, apakah ada PNS dengan status fiktif terselip di jajaran pegawainya. Sejauh ini, ia hanya menerima laporan kalau pemerintah daerah (Pemda) memang memiliki struktur kepegawaian yang gemuk.
Pihak Kemendagri menyesalkan adanya laporan PNS fiktif. Sebab, ia khawatir kondisi ini menghambat laju pembangunan. Alokasi dana yang idealnya untuk kebutuhan pembangunan, justru terpakai untuk belanja pegawai, terlebih pegawai fiktif.
“Itu menyangkut APBN dan belanja daerah. Sebab itu, akan kami cek secara betul,” tegasnya. (udi)
Sumber :Puspen Kemendagri