Surabaya (KN) – Sebagai upaya dalam membangunan lingkungan hidup berkelanjutan, Pemprov Jawa Timur melalui Biro Administrasi Sumberdaya Alam melakukan koordinasi peran serta organisasi masyarakat (Ormas) dalam pembangunan lingkungan hidup.Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Abdul Hamid, saat membuka Rapat Koordinasi dan Pengembangan Peran Ormas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan, Selasa (15/12/2015) mengatakan, memberikan perlindungan kepada masyarakat merupakan kewajiban asasi pemerintah, namun pada kenyataannya pemerintah tidak selalu sanggup memenuhi kewajibannya tersebut dengan maksimal. Bahkan dari pengalaman, justru partisipasi aktif masyarakat yang lebih berperan terutama pada pembangunan lingkungan hidup.
Menurutnya, masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki modal sosial yang cukup kuat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berintikan gotong royong memenuhi prasyarat sebagai modal sosial. Meminjam pendapat Fukuyama, Pancasila mengandung nilai-nilai kejujuran, toleransi, kerjasama dan sikap saling percaya antar sesama warga negara berkontribusi sangat positif pada terciptanya harmoni sosial dan menjadi basis penting tumbuhnya modal ekonomi.
Tetapi selama ini, modal sosial tersebut dibiarkan mengendap dalam alam bawah sadar, tidak dikelola dengan baik secara melembaga. Akibatnya, ia hanya muncul pada momentum tertentu, misalnya saat terjadi suatu bencana, dan kembali mengendap saat kejadian yang tidak biasa itu berlalu.
Masalah itu sebenarnya dapat diatasi, jika lembaga-lembaga kemasyarakatan baik Ormas maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), mau menggeluti persoalan kehidupan masyarakat yang nyata dan mampu mengelola kepentingan publik dengan baik dan konsisten. Keterlibatan ormas dan LSM dalam penanggulangan bencana serta pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dinilai penting. Terutama ketika berbagai problema kehidupan rakyat tersebut kurang mendapat perhatian khusus.
Direktur Ecoton Prigi Arisnadi mengatakan, untuk dapat mengukuhkan dirinya sebagai elemen yang dapat berperan seimbang dengan negara, maka perlu setiap ormas kembali menata fungsi perannya yakni kembali ke jatidirinya sebagai pengelola modalitas sosial agar masyarakat memiliki ketangguhan, baik pada saat menghadapi masalah lingkungan, maupun dalam upaya membangun kehidupan sosial yang lebih baik.
Peran Ormas dan LSM juga sebagai pembentuk jaringan (social linking) kerjasama yang lebih luas, baik dengan sesama elemen masyarakat, maupun dengan institusi kenegaraan, sehingga aspirasi mendapat tempat yang memadai dalam kebijakan negara. (yo)