Surabaya (KN) – Permasalahan menarik muncul saat digelarnya hearing antara Komisi C DPRD Surabaya dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya, Senin (12/1/2015).Pasalnya pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruanag (DCKTR) secara tegas menyebutkan bahwa siteplan yang dimiliki pengembang perumahan City Home dikawasan Surabaya Timur palsu.
Hal ini diungkapkan oleh Sus Hermanto, Koordinator Pengawasan dan Penertiban (Wastib) wilayah Surabaya Timur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Kepada anggota dewan, Sus Hermanto mengatakan bahwa siteplan yang dimiliki Perumahan City Home tersebut palsu.
Mendengar penyataan itu, sejumlah anggota Komisi C DPRD Surabaya mengaku kaget. Anggota Komisi C Endi Suhadi menyebut, keluarnya siteplan atau rencana pembangunan yang dimiliki pengembang PT Ladang Rizky Jaya Sentosa, mengindikasikan jika di DCKTR banyak mafia perizinan.
“Kalau siteplan itu palsu tidak mungkin pihak bank mau menerimanya. Pasti di DCKTR banyak syetanya sehingga kejadian seperti ini bisa terjadi,” kata Endi Suhadi saat hearing.
Anggota Komisi C lainnya, Mochammad Machmud juga mengaku janggal dengan pernyataan yang disampaikan pihak DCKTR. Logikannya, jika pengembang memiliki rencana pembangunan berarti ada yang mengeluarkannya. “Jika Pemkot tidak mengakui, terus siapa yang mengeluarkan sitepan itu?,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi C Agung Prasodjo meminta Pemkot bertanggung jawab jika memang siteplan yang dimiliki pengembang yang disebut palsu itu asli. Begitu juga ketika pengembang yang terbukti bersalah, maka mereka juga harus siap membayar segala bentuk kerugian yang dialami warga.
“Kalau Pemkot terbukti mengeluarkan siteplan itu, mereka harus siap menanggung ganti rugi. Jika pengembang yang salah, ya developer yang bertanggung jawab,” tandas politisi Partai Golkar ini. (anto)