Surabaya (KN) – Jabatan Sekretaris DPRD, bakal tak bisa dijabat seseorang selama bertahun-tahun. Sebab ada rencana dari Kemendagri untuk menerapkan kebijakan penggantian jabatan itu setiap tahunnya. Saat ini, Mendagri Tjahjo Kumolo hanya sebatas mengimbaunya saja, namun ke depan akan ada aturan tersebut.Hal ini juga disampaikan langsung oleh Mendagri kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat berkunjung dan memberikan pengarahan kepada SKPD di Pemkot Surabaya, Rabu (26/11/2014). Alasan pembatasan jabatan Sekwan itu lantaran selama ini banyak anggota dewan tersandung korupsi. Sementara, Sekretaris Dewan justru bebas dari jeratan hukum.
“Coba di cek, berapa anggota DPRD yang tersandung masalah hukum. Tapi gak ada satupun Sekwan yang masuk penjara,” tegas Tjahjo Kumolo kepada wartawan.
Padahal, menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, terjadinya kasus korupsi bisa jadi karena kesalahan Sekretaris Dewan yang memberikan data kepada anggota legislatif. “Kebanyakan anggota dewan kena masalah hukum, padahal yang memberikan data, input, masukan adalah Sekwan,” tuturnya.
Tjahyo mengatakan, Sekretaris Dewan merupakan aparat pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. Akibat kebijakan pejabat anggaran terkait anggaran reses, perjalanan dinas serta asuransi, justru ratusan anggota dewan yang dipenjarakan.
Dia juga menambahkan, penggantian Sekretaris Dewan menjadi kewenangan kepala daerah. Kalau sudah berjalan, bisa saja camat yang pengalaman menjadi Sekretaris Dewan, lalu setahun diganti.
Jika Permendagri terkait masalah itu turun, maka seluruh daerah bisa melaksanakannya. Hal ini masih berupa imbauan dan jika tak ditindaklanjuti maka akan dibuat aturannya. Tjahjo Kumolo mengaku sudah 30 tahun menjadi anggota dewan dan sudah hafal sepak terjang Sekwan. Karena itu dia mengimbau pergantian Sekwan dipercepat. (Jack)