Jakarta (KN) – Menko Polhukam menggelar jumpa pers menanggapi dinamika yang ada saat ini, salah satunya pernyataan pers Capres nomor urut satu Prabowo Subianto terkait proses rekapitulasi penghitungan suara yang sedang berlangsung di KPU.Menko Polhukam menjelaskan posisi pemerintah terkait dinamika yang terjadi yakni sesuai amanat UUD 1945 maka segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu berada dalam kewenangan KPU. Apa yang disampaikan Pak Prabowo pengelolaannya ada di KPU, ada juga Bawaslu dan MK apabila ini berlanjut, maka kita serahkan prosesnya ke KPU,” pungkasnya.
Terkait dengan pengelolaan situasi keamaan dan ketertiban masyarakat di seluruh tanah air, Menko Polhukam mengulangi pernyataan pers yang disampaikan Capres Prabowo beberapa waktu lalu. “Kami meminta agar pendukung kami untuk tenang dan berjuang di atas landasan konstitusi hukum, tetap rapat dalam barisan dan jangan terpancing. Kita hanya akan menggunakan cara-cara damai untuk memperjuangkan hak-hak kita. Itu penggalan kalimat Pak Prabowo,” kata Menko Polhukam.
Menko Polhukam juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan tidak mudah terhasut maupun mengikuti ajakan-ajakan untuk melanggar hukum. Sebab, menurutnya, tindakan melanggar hukum akan mencederai proses pematangan demokrasi.
Aparat keamanan tetap berkomitmen dan bersiaga penuh menjaga proses demokrasi agar aman, tertib, terjamin dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. “Aparat keamanan, dalam hal ini Polri dibantu TNI dan lainnya akan bertindak tegas jika ada tindakan yang melanggar hukum”, ujar Menko Polhukam. (red)