Surabaya (KN) – Penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak yang ditargetkan pada 19 Juni mendatang hampir pasti bakal ditunda. Sinyal penundaan ini diperoleh dari hasil pertemuan Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana (WS) di Gang Dolly pada Rabu (21/5/2014) malam. Belum ada titik kesepakatan secara tertulis antara warga dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Pertemuan yang diikuti oleh warga terdampak dari RW VI Kelurahan Putat Jaya, pengelola dan PSK itu sebagai safari mediasi yang dilakukan WS. Sebelumnya, mantan wakil ketua DPRD Surabaya ini sudah bertemu dengan perwakilan warga dari RW III,X, XI, dan XII. Kelima RW ini masuk peta terdampak penutupan Dolly dan Jarak.
WS mengatakan, secara prinsip warga terdampak menerima penutupan dengan catatan Walikota Surabaya Tri Rismaharini bisa memenuhi janjinya. WS memastikan, gerakan turun langsung menemui warga sebagai upaya mencari jalan keluar. Hasil pertemuan itu akan menjadi referensi bagi Pemkot Surabaya.
“Jangan sampai Bu Wali itu diberi data yang keliru ngambil kebijakan, apa yang diinginkan warga saya sampaikan ke Bu wali,” ujar WS.
Pemkot Surabaya benar-benar ditantang untuk memenuhi janji. Warga setempat tidak akan termakan oleh janji manis Walikota Surabaya. Janji kesejahteraan hidup menjadi hal urgen yang ditagih warga. Bila mampu memenuhi dalam hitungan hari, maka penutupan yang ditarget pada 19 Juni mendatang bakal terealisir. Bila tidak, maka hampir dipastikan bakal ditunda.
WS menegaskan, jalan tidaknya penutupan Dolly bergantung dari kesiapan Pemkot Surabaya memenuhi janji. Diantara janji itu akan memberikan jaminan hidup pasca penutupan Dolly. Artinya, warga yang hidup dari geliat Dolly tetap mendapat penghasilan yang sama dalam setiap bulannya.
“Kalau tidak sanggup ya ndak papa, saya yang akan tanggung jawab kalau ditunda, kalau sanggup tinggal teknisnya seperti apa, kalau pemkot belum sanggup memenuhi janji ya bagaimana baiknya,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan pernyataan Gubernur Jatim yang mendukung penutupan. Menurutnya, gubernur tidak pernah mengetahui secara persis gejolak yang terjadi. “Kok enak men, ndak pernah ketemu rakyat lansung, kalau ngomong dorong dan yakin, lah yakin dari mana?” sesal WS.
Salah satu pengelola wisma Dolly menolak dengan alasan hak hidupnya dirampas termasuk penghasilan akan dihilangkan tanpa jaminan dari Pemkot Surabaya. “Apa pemkot mau menjamin penghasilan saya, kalau 3 wisma saya tutup, padahal dalam sebulan saya bisa mendapat Rp 30 juta lebih,” katanya.
Menurutnya, warga tetap tidak mau menuruti tujuan pemkot. Karena warga di sekitar Lokalisasi Dolly tidak ingin hanya mendapat janji tanpa bukti. “Ini ibaratnya pemkot menjanjikan sebuah perusahaan yang besar dengan penghasilan besar tapi perusahaannya belum ada dan kami dipaksakan untuk menuruti keinginan pemerintah,” ucapnya. (anto)
Foto : Aksi demo warga Dolly beberapa hari lalu