Jakarta, mediakorannusantara.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut rata-rata harga gabah petani mencapai Rp7.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sehingga mendorong kesejahteraan petani sekaligus menjaga semangat meningkatkan produksi pangan nasional.
”Saat ini rata-rata harga gabah kering panen (GKP) berada di kisaran Rp7.000 per kilogram (kg), lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kg,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Menurut I Gusti Ketut Astawa, kondisi tersebut menjadi insentif positif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi padi sehingga mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan.
I Gusti Ketut Astawa menjelaskan pemerintah berkomitmen menjaga harga gabah di tingkat petani tetap menguntungkan agar semangat produksi tetap terpelihara, sementara stabilisasi harga beras di tingkat konsumen terus dilakukan melalui berbagai kebijakan.
Bapanas menyatakan indeks harga petani padi menembus 149 seiring harga gabah menguat dan pemerintah menjaga keterjangkauan harga beras melalui berbagai program stabilisasi pangan nasional.
”Harga gabah di tingkat petani yang terjaga merupakan salah satu indikator positif bagi keberlanjutan produksi pangan nasional,” ujarnya.
Di tengah dinamika harga beras, kata I Gusti Ketut Astawa, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan petani sebagai produsen dan keterjangkauan harga bagi masyarakat sebagai konsumen.
I Gusti Ketut Astawa mengatakan harga beras memiliki keterkaitan erat dengan harga gabah sehingga kenaikan harga GKP berpotensi mendorong harga beras melampaui harga eceran tertinggi (HET), namun pemerintah akan terus menjaga agar harga di tingkat konsumen tetap berada dalam batas kewajaran.
”Tentu ada sisi positif. Sisi positifnya apa? Petani kita lagi bahagia. Nah kalau kita ingin menjadi negara produsen beras, ingin swasembada, tentu ini sisi positif. Kenapa? karena harganya nyaman bagi petani kita, nyaman bagi petani kita untuk berproduksi,” kata Ketut lagi.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga yang diterima petani padi hingga Juni 2026 semakin bertumbuh pesat mencapai 149,65.
Indeks tersebut merupakan yang paling tinggi sejak tahun 2019 atau dalam 7 tahun terakhir.
Dilihat secara rata-rata tahunan, indeks harga yang diterima petani padi pada 2025 berada di 141,31 atau meningkat pesat 36,32 poin dibandingkan rata-rata pada tahun 2021 yang masih di 104,99.
Secara berurutan rata-rata tahunan indeks harga yang diterima petani padi tercatat terus bertumbuh, antara lain tahun 2022 dengan 110,42, tahun 2023 dengan 127,26, dan tahun 2024 dengan 135,99.
Adapun selama tahun 2025, pemerintah memastikan harga gabah tingkat petani tidak jatuh di bawah HPP Rp6.500 per kg.
Data BPS menunjukkan rata-rata harga pembelian gabah sepanjang tahun 2025 tidak pernah di bawah Rp6.500 per kg.
BPS mencatat harga paling rendah terjadi di April 2025 dengan rata-rata Rp6.712 per kg.
Sementara, status kesejahteraan petani Indonesia dalam data BPS, salah satunya dapat dilihat dari indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Juni 2026 yang berada di 127,65.
Sementara untuk indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) mencatatkan rekor tertinggi sejak Maret 2024.
Per Juni 2026, NTPP telah tercapai 114,65.
”Lalu tingkat konsumen bagaimana? Makanya ada bantuan pangan bagi 33,24 million keluarga. Kalau 1 keluarga ada 3 orang saja, kali 3, kan sekitar 90 juta sekian orang sudah kita bantu dengan bantuan pangan. Ini meringankan masyarakat kita yang membutuhkan,” tambah Ketut.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia akan terus mencapai swasembada pangan berkelanjutan.
Apalagi Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia mengungkap prediksi produksi beras Indonesia yang dapat mencapai 38 juta ton.(wa/an)