Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, ditemui seusai rapat Banggar bersama eksekutif, Senin (8/6/2026).
Surabaya (mewdiakorannusantara.com) – DPRD Jawa Timur memberi sinyal bahwa pelaksanaan misi dagang ke luar negeri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim belum menjadi prioritas dalam waktu dekat. Kebijakan efisiensi yang saat ini diterapkan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, usai mengikuti Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim bersama pihak eksekutif, Senin (8/6/2926) sore.
Dalam rapat tersebut, legislatif dan eksekutif menyelaraskan hasil evaluasi serta koordinasi terkait sejumlah program pemerintah daerah.
“Rapat Banggar hari ini itu menyelaraskan eksekutif dan anggota DPRD, berkaitan dengan hasil evaluasi maupun koordinasi,” kata Blegur.
Menurutnya, DPRD dan eksekutif telah sepakat melakukan penyesuaian terhadap berbagai program yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita sepakati semua bahwa DPRD dan eksekutif untuk melakukan perubahan berkaitan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya kegiatan kunjungan ke luar negeri yang dikemas melalui agenda misi dagang, Blegur menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada agenda tersebut.
“Kalau itu tidak ada, karena oleh Presiden masih belum diperbolehkan ke luar negeri, terkait dengan efisiensi,” katanya.
Meski demikian, Blegur menegaskan bahwa program misi dagang tidak dihentikan. Menurutnya, skema pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan situasi. “Misi dagang itu kan disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, era global juga,” ucap dia.
Ia menilai kondisi saat ini belum menjadi momentum yang tepat untuk melaksanakan misi dagang ke luar negeri. “Hari ini kan kondisi seperti ini, apanya buat misi dagangnya itu hari ini,” katanya.
Ketika ditanya apakah misi dagang Pemprov Jatim ke luar negeri harus dihentikan, Blegur kembali menegaskan program tersebut tetap ada, namun format pelaksanaannya perlu disesuaikan. “Tetap misi dagang itu ada, cuma mungkin skemanya akan disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini,” ujarnya.
Menurut dia, di tengah kebijakan efisiensi, Pemprov Jatim tetap perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
“Kondisi sekarang ini kan semua lagi melakukan efisiensi, tapi di sisi lain, sisi UMKM itu kan juga harus ditingkatkan untuk membangunkan roda perekonomian masyarakat,” katanya.
Karena itu, Blegur menekankan dukungan kepada UMKM tetap perlu diberikan agar produk-produk lokal memiliki kesempatan lebih luas untuk dikenal pasar.
“Jadi, Pemerintah Jawa Timur tentunya juga harus memberikan ruang kepada UMKM untuk bisa menampilkan produknya untuk bisa dikenal oleh masyarakat,” ujarnya.
Terkait peluang misi dagang luar negeri kembali dilaksanakan oleh Pemrov Jatim, Blegur menyebut hal itu dapat dilakukan apabila kondisi sudah membaik. “Ya nanti saja kalau situasi sudah bagus, boleh ke luar negeri,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin Misi Dagang dan Investasi di Kuala Lumpur, Malaysia pada April 2026. Kegiatan itu mencatatkan total transaksi mencapai Rp15,252 triliun.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,489 miliar dalam APBD 2026 untuk membiayai agenda misi dagang luar negeri ke Jepang, Malaysia, dan Hong Kong. (KN01)