Jakarta, mediakorannusantara.com-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi menerbitkan surat edaran kepada para kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatera guna memberikan payung hukum dalam melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan ini mencakup 52 kabupaten/kota dan tiga provinsi agar mereka dapat segera melakukan perubahan APBD yang sesuai dengan kondisi riil pascabencana.
Dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada hari Senin, Tito menjelaskan bahwa perubahan anggaran ini sangat mendesak karena struktur APBD yang disusun sebelum bencana kini sudah tidak relevan.
Kerusakan masif seperti hilangnya pemukiman desa serta hancurnya akses jalan dan jembatan menuntut adanya pengalihan alokasi dana untuk pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik di lapangan.
Selain langkah administratif tersebut, Mendagri juga mengoordinasikan dukungan finansial melalui skema bantuan antardaerah. Sinergi ini diwujudkan melalui peran aktif asosiasi pemerintah daerah, di mana Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyalurkan bantuan senilai Rp5,7 miliar dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sebesar Rp5 miliar.
Jika diakumulasikan dengan kontribusi dari berbagai daerah lainnya, total bantuan keuangan antardaerah yang terkumpul mencapai Rp59,5 miliar.
Tito menambahkan bahwa bantuan tidak hanya datang dalam bentuk dana segar, tetapi juga berupa pengiriman barang kebutuhan pokok dari berbagai pemerintah daerah.
Ia pun menutup keterangannya dengan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kepala daerah dan asosiasi yang telah menunjukkan solidaritas dalam mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak di Sumatera. ( wa/ar)