Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Gubernur Jatim, Soekarwo menyatakan wilayahnya saat ini berada dalam status darurat difteri. Soekarwo pun menetapkan status KLB (kejadian luar biasa). Status ini membuka pintu lebar-lebar bagi Soekarwo yang bakal mengakhiri jabatannya tahun ini untuk mengeruk uang dari APBD secara besar-besaran.
Soekarwo menyitir catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menyebut jika penyakit yang disebabkan bakteri itu telah menyebar di 14 kabupaten dan kota di Jatim.
Menurut Soekarwo, ada 5 daerah dengan jumlah penderita tertinggi (lebih dari 21 pasien) yakni di Kabupaten Sampang, Gresik, Nganjuk, Pasuruan, dan Kota Surabaya.
Sementara 9 daerah lainnya, jumlah penderita di bawah 21 orang. Sembilan daerah itu ialah Bojonegoro, Sidoarjo, Jombang, Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Lumajang, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.
Lalu berapa uang APBD yang dikeruk Soekarwo untuk menangani status KLB ini? Soekarwo mengaku menyiagakan dana miliaran untuk penanganan kasus dan memutus rantai difteri. Selain itu juga dialokasikan dana Outbreak Response Immunization (ORI) dengan 82 persen untuk operasional sesuai kebutuhan kabupaten/kota.
“Kira-kira kebutuhan anggaran untuk penanganan sebesar Rp 98 miliar. Jumlah itu dengan skema pembiayaan sharing antara provinsi dan daerah masing-masing 50 persen,” kata Soekarwo, tadi malam.
Anggaran tersebut untuk kegiatan vaksin imunisasi anak berusia 1-19 tahun di seluruh Jatim sebanyak 10.717.765 orang. Imunisasi diberikan sebanyak tiga kali dengan interval 5 bulan.
Soekarwo menyebut, KLB difteri di Jatim sebagai sebuah anomali, saat perekonomian masyarakat Jatim mulai terlihat membaik beberapa tahun terakhir.
“Saya sedih tiba-tiba ada anomali difteri, karena itu saya ajak semua kabupaten dan kota untuk bergerak bersama-sama memberantas difteri,” pungkasnya.(kcm/ziz)