Surabaya (KN) – Stelah mengeluarkan kebijakan melarang mobil dinas plat merah menggunakan BBM bersubsidi beberapa hari lalu, Walikota Surabaya mengajukan tambahan anggaran Rp 7 miliar untuk membeli pertamax mobil dinas para stafnya.Mestinya setelah kebijakan itu diberlakukan Pemkot menghemat keuangan, bukanya malah melakukan pemborosan uang rakyat setelah kebijakan itu diberlakukan.
Anggaran uang rakyat tersebut diajukan Walikota ke DPRD Surabaya untuk menambah kebutuhan membeli pertamax (BBM non subsidi) mobil dinas plat merah milik para pejabat Pemkot Surabaya. Hal ini sebagai imbas dilarangnya mobil dinas membeli premium sejak 1 Agustus 2012.
Meski terkesan pemborosan anggaran, namun kenyataannya dana Rp 7 miliar yang diajukan Pemkot ke DPRD Surabaya ini disetujui melalui mekanisme perubahan anggaran keuangan (PAK) 2012.
Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana mengatakan, pihaknya memang tak mempermasalahkan penambahan anggaran tersebut. Sebab tambahan anggaran yang diminta Pemkot Surabaya ini sebagai konsekwensi logis.
Dari yang sebelumnya BBM menggunakan premium dan kini beralih ke pertamax tentu memakan dana yang tak sedikit. “Tidak masalah karena memang kebutuhan membeli BBM untuk kendaraan operasional harus memakai pertamax yang harganya dua kali lipat dari premium,” ujarnya, Sabtu (11/8).
Hanya saja meski memberikan lampu hijau untuk penambahan anggaran BBM ini, DPRD Surabaya tetap akan melakukan pembahasan secara ketat. Setiap pengajuan dari SKPD akan dirinci.
Sementara untuk rencana pengajuan anggaran bagi mobil pinjam pakai para anggota DPRD Surabaya bakal sulit terlaksana mengingat aturan yang tak mengijinkan. Sebab yang diberikan anggaran pembelian BBM hanya unsur pimpinan DPRD saja. (anto)
Foto : Walikota Tri Rismaharini saat tempelkan stiker larangan menggunakan BBM bersubsidi di mobil dinas