Surabaya (KN) – Pemkot Surabaya akan memberlakukan aturan tegas terkait penggunaan BBM non subsidi untuk mobil dinas plat merah. PNS yang bandel membeli BBM subsidi bisa pecat.Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintah yang akan memberlakukan kewajiban semua mobil plat merah untuk membeli BBM non subsidi. Pemkot Surabaya melarang keras semua mobil plat merah miliknya untuk mengkonsumsi BBM non subsidi.
Karenanya jauh hari Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan mendukung penuh kebijakan tersebut. Mulai 1 Agustus 2012 nanti, semua kendaraan berplat merah milik Pemkot Surabaya, tidak boleh lagi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi alias premium di SPBU di Kota Surabaya. Mobil plat merah wajib beli BBM non subsidi alias pertamax.
Jika ada PNS Pemkot Surabaya ketahuan membeli BBM subsidi untuk mobil plat merahnya, maka sanksi tegas sudah disiapkan. Asisten III Pemkot Surabaya, M.Taswin mengatakan sanksi yang disiapkan bervariasi. “Kami siapkan mulai sanksi ringan sampai yang berat,” ujarnya Jumat (27/7).
Untuk sanksi ringan, jelas Taswin, ada sanksi penurunan gaji berkala atau penundaan kenaikan pangkat. Sementara untuk sanksi sedang seperti penurunan pangkat. Sedangkan sanski berat berakhir pada pemberhentian. Untuk menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut ringan, sedang atau berat harus melalui evaluasi. Karena hal ini menyangkut karir PNS yang bersangkutan.
Sementara penggantian BBM dari premium ke pertamax ini tentu membawa dampak makin menggelembungnya pengeluaran yang harus dialokasikan di APBD Surabaya. Namun menurut Taswin hal ini tak menjadi masalah karena sudah dianggarkan melalui PAK 2012. (anto)
Foto : IUlustrasi mobil dinas plat merah