Jakarta (KN) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus dugaan suap peningkatan kouta impor daging sapi di Kementrian Pertanian. Utamanya menelusuri lebih dalam sejumlah sosok yang terungkap dalam fakta persidangan, seperti sosok yang disebut Bunda Putri. Demikian disapaikan anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo melalui siaran pers, Minggu (1/9/2013). Menurut Bambang, KPK harus mendalami sosok yang terungkap dalam sidang lanjutan perkara yang mendera terdakwa Ahmad Fathanah beberapa waktu lalu agar publik tak bertanya-tanya.
“KPK masih harus mendalami kasus ini. Bagaimana pun, KPK harus menjawab pertanyaan publik yang ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengman serta Widhi,” tegas Bambang.
Politisi Partai Golkar ini meyakini jika impor daging sapi dikendalikan oleh kartel. Kartel terbentuk karena bertemunya kepentingan oknum penguasa dan pebisnis. Disana terjadi permainan antara penguasa-pebisnis. “Kartel yang dibangun Bunda Putri bahkan bisa mendikte kabinet untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan kartel,” ujarnya.
Permainan penguasa-pebisnis, ditambahkan Bambang, bisa memereteli wewenang pejabat tinggi negara. Hal tersebut menurut Bambang sangat memprihatinkan. “Pemerintahan yang independen dan bebas dari kepentingan tidak akan memberi akses bagi terbentuknya kartel,” ujarnya.
Oleh sebab itu, perdiksi Bambang, permainan impor daging sapi tidak hanya melibatkan para tersangka yang perkaranya sedang berproses di pengadilan Tipikor saat ini.
“Mengacu pada rekaman pembicaraan telepon sejumlah pihak yang diperdengarkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, pekan lalu. Terbukti bahwa impor daging sapi dikendalikan oleh kartel. Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengman serta Widhi pun bersekutu dalam kartel itu,” tandas Bambang. (red)
Foto : Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo