Surabaya (KN) – Anggota Komisi B DPRD Jatim, Muhammad Fawaid saat ditemui di DPRD Jatim, Jumat (19/12/2014) mengatakan, kebijakan pemerintah pusat yang melakukan impor gula ini sangat membuat para petani tebu di Jatim bisa bangkrut dan gula lokal bakal tidak laku terjual di pasaran.“Kita juga akan agendakan bertemu DPR RI dan kita sampaikan seperti apa kondisi sebenarnya di Jatim. Jangan sampai kita dirugikan oleh kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro petani gula,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah pusat agar membeli gula lokal yang saat ini sedang terjadi penumpukkan di pabrik gula yang ada di Jatim. “Dengan adanya pembelian gula lokal oleh pemerintah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan gula di Jatim,” ujarnya.
Ia menembahkan semestinya gula rafinasi hanya boleh dipakai sebagai bahan baku atau bahan pendukung industri dan tidak boleh diperdagangkan bebas, semestinya diawasi secara ketat. Bahkan untuk yang sudah terjadi karena dampaknya sangat menyusahkan para petani tebu sebaiknya pemerintah melakukan pemeriksaan dan penertiban. “Mulai tahun depan pemerintah harus berani mengambil langkah mengentikan impor gula rafinasi tesebut,”ujarnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Muhammad Kabil Mubarok mengatakan saat ini harus ada payung hukum untuk melindungi kepentingan petani tebu yang jumlahnya tidak sedikit di Jatim, termasuk memproteksi Jatim agar bebas dari gula impor.
“Posisi petani tebu saat ini sangat lemah dan dilematis. Karena itu, kepentingan mereka harus dilindungi lewat Raperda Perlindungan Petani Tebu. Kami akan ambil inisiatif usulan Raperda itu demi menyelamatkan nasib petani tebu di Jawa Timur,” tuturnya.
Menurutnya, saat ini masalah yang dihadapi para petani tebu di Jawa Timur sejatinya tak hanya masalah serangan gula impor tetapi lebih kompleks lagi. Diantaranya ketersediaan air, stok pupuk dan kredit usaha dengan bunga murah serta tata niaga gula. (rif)