Surabaya (KN) – Dugaan jika Ketua DPRD Kota Surabaya, Wishnu Wardhana menjadi aktor utama pelanggaran program Bimbingan Teknis (Bintek) mendekati kebenaran. Sebab hingga pemeriksaan enam anggota DPRD Surabaya, semua mengerucut pada mantan Ketua DPC Partai Demokrat itu.Alasan sehingga Wishnu Wardhana menjadi sasaran ada dua. Pertama, terkait rencana kerja (Renja) hingga terjadi penambahan kegiatan Bintek menjadi 18 kali, dari semula yang hanya 12 kali kegiatan. Saat penambahan tersebut ternyata tidak semua pimpinan sepakat dan mau menandatangani perubahan penambahan anggaran tersebut, kecuali hanya Ketua DPRD Wishnu Wardhana dan Wakil Ketua Wisnu Sakti Buana. Padahal sesuai aturan kolektif kolegial, seharunya semua pimpinan sepakat dan menandatangani perubahan itu.
Fakta tersebut dibenarkan Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Masduki Toha seusai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polrestabes Surabaya, Rabu (27/7). Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku jika keputusan penambahan Bintek hanya ditandatangani oleh Wishnu Wardhana dan Wisnu Sakti Buana saja. Sementara Wakil Ketua DPRD Musyafak Rouf dan Akhmad Suyanto menolak.
“Karena tidak semua pimpinan tandatangan, saat itu kami pun tidak berani berangkat. Padahal namanya keputusan DPRD, semua pimpinan dewan harus sepakat,”tegas Masduki Toha.
Masduki mengaku tidak mengetahi alasan dua pimpinan DPRD tersebut menolak. Namun dia menduga jika hal itu karena pertimbangan rasionalisasi semata. Bahwasanya, Bintek hanya lazim dilaksanakan sebanyak 12 kali. Asumsinya, setiap bulan hanya sekali kegiatan Bintek.
Sebagaimana diketahui, penambahan program Bintek menjadi 18 kali telah menggelembungkan anggaran hingga menjadi Rp3,7 miliar. Atau mengalami penambahan hingga Rp1 miliar. Tambahan inilah kata Masduki yang dinilai tidak realistis.
Senada dengan Masduki Toha, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Moch Mahmud yang ikut diperiksa penyidik bersamaan dengan Masduki juga yakin jika pelanggaran Bintek hanya pada persoalan renja. Ini karena ada ketidaksepahaman antar anggota DPRD terkait penambahan jumlah Bintek, sehingga tidak semua pimpinan DPRD mau tandatangan.
“Saya tidak bisa cerita detail tentang pemeriksaan tadi. Namun dugaan saya, bidikan penyidik hanya pada masalah renja. Sebab penilaian saya, tidak ada masalah dengan pelaksanaannya. Buktinya saya mengikuti semuanya,” jelas anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat yang juga mantan wartawan ini.
Alasan kedua adalah menyangkut teknis penyelenggaraan. Maduki menerangkan,sesuai mekanisme, kegiatan Bintek biasanya muncul dari lembaga penyelenggara. Lembaga inilah yang kemudian menawarkan kepada Komisi-Komisi di DPRD untuk kemudian dimusyawarahkan.
Jika sepakat, maka Komisi akan mengonfirmasi kembali pihak penyelenggara hingga kemudian turun proposal berisi materi, pelaksanaan, lokasi hingga kebutuhan anggaran.
“Yang saya tahu teknisnya seperti itu. Sehingga jadwal dan tema kegiatan Bintek pun berbeda antar komisi. Namun apa yang terjadi belakangan ini ternyata berbeda. Jangankan musyawarah, tawaran dari penyelenggara saja kami tidak tahu. Semua langsung ditunjuk pimpinan. ‘Kamu berangkat-kamu berangkat,”terang Masduki menirukan gaya Wishnu Wardhana.
Itulah sebabnya, Masduki tidak kaget saat polisi mempersoalkan program Bintek DPRD Surabaya tersebut. Sebab lanjut Masduki, polisi tahu banyak tentang persoalan tersebut. “Penyidik ternyata lebih tahu dari kami. Jadi saya pun hanya mengiyakan saja,” tuturnya.
Untuk diketahui, Masduki Toha dan Moch Mahmud adalah anggota DPRD kelima dan keenam yang diperiksa penyidik berkaitan dengan dugaan korupsi bintek ini. Keduanya menjalani pemeriksaan intensif di ruang Unit III Satpidkor Polrestabes Surabaya sebagai saksi. Lebih dari delapan jam keduanya diperiksa, Rabu (27/7), mulai pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB. (anto)
Foto : Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana