Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Menjelang pembahasan APBD 2020 kalangan legislatif meminta pemutakhiran terkait data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut dilatar belakangi adanya penonaktifan sekitar 100 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejak bulan Agustus kemarin.Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti menerangkan bahwa pemutakhiran data tersebut menjadi hal wajib dari pemerintah lantaran data tersebut digunakan sebagai pijakan dalam penentuan APBD 2020 mendatang.
“Pemkot Surabaya harus melakukan update data, karena data tersebut dijadikan sebagai pijakan APBD dalam melakukan intervensi terhadap program-program terhadap kesejahteraan rakyat” paparnya.
Menurut Reni, dalam catatanya Pemkot terakhir melakukan update data tersebut pada bulan April tahun 2019 ini. “Kami meminta data tersebut harus terbaru dan tidak ada yang tersingsal. Oleh karena itu kami mendorong dinas sosial dan kelurahan-kelurahan agar pro aktif” ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan, hal tersebut menjadi perlu karena dikhawatirkan akan menjadi persoalan sosial ditengah masyarakat.
“Jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan intervensi pemerintah dibidang kesejahteraan karena tidak masuk data MBR, ” pungkasnya. (KN01)
Foto : Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya