Wakil Ketua MPR harap Tata Kelola Museum harus jadi Gerakan bersama

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut bahwa pembenahan tata kelola museum harus menjadi gerakan bersama, baik dari sisi kemauan politik (political will) pemerintah maupun partisipasi masyarakat dan komunitas.

“Terbengkalainya museum kita saat ini, karena museum dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Persepsi ini merupakan tantangan kita semua,” kata Lestari sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.12/10

Lestari menyampaikan hal itu saat membuka diskusi daring bertema Tantangan Kebijakan dan Tata Kelola Museum di Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/10), dalam rangkaian menyambut Hari Museum Nasional pada 12 Oktober.

Lebih lanjut, ia menegaskan pemahaman sejarah merupakan bagian penting dalam merawat nilai-nilai kebangsaan yang tidak boleh dilepaskan dari hajat hidup orang banyak.

“Keberadaan museum yang baik merupakan bagian dari proses pemahaman sejarah yang sangat penting bagi penanaman nilai-nilai kebangsaan setiap warga negara,” imbuhnya.

Ia mengakui persoalan tata kelola museum di Indonesia saat ini memerlukan kepedulian dan gerak bersama. Oleh karena itu, Lestari mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk lebih peduli dalam perbaikan tata kelola museum.

Dia pun berharap segera tumbuh gerakan bersama atau kolaborasi antara kepedulian yang kuat dari masyarakat dan political will pemerintah.

“Dalam mewujudkan pengelolaan museum yang mampu meningkatkan penanaman nilai-nilai kebangsaan pada setiap generasi penerus negeri,” kata Lestarai.

Narasumber diskusi tersebut adalah Koordinator Cagar Budaya Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek RI St. Prabawa Dwi Putranto; Dosen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Daud Aris Tanudirjo; dan Dosen Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia Erlina Wiyanarti.

Selain itu, Bendahara Umum Asosiasi Museum Indonesia Waluyono juga dihadirkan sebagai penanggap dalam diskusi tersebut.

Lebih lanjut, St. Prabawa Dwi Putranto menjelaskan bahwa fungsi dari lembaga yang dipimpinnya antara lain meliputi pengelolaan koleksi, pelestarian cagar budaya, dan koleksi benda seni.

Saat ini, ujar Prabawa, pengelolaan museum dan cagar budaya sudah berbentuk badan layanan umum (BLU) untuk meningkatkan kemandirian pengelolaan museum dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

“Keberadaan BLU juga merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola museum,” kata Prabawa. ( wan/ar)