Surabaya (mediakorannusantara.com) – Seragam dinas anggota DPRD Jawa Timur diusulkan bukan lagi menjadi seragam resmi setiap wakil rakyat dalam menjalankan rutinitas sidang paripurna atau kegiatan kedewanan lainnya. Hal ini, diawali terobosan sidang paripurna perdana yang digelar DPRD Jawa Timur, Jumat (13/9/2024).
Anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo menyampaikan, aspirasi terobosan pimpinan sementara DPRD yang mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL) tanpa kopyah. “Paripurna hari ini terobosan bagus, PSL tanpa kopiah dan tanpa dasi,” terang Freddy.
Politisi yang empat kali duduk sebagai wakil rakyat ini menyampaikan, pihaknya mengusulkan penyusunan tata tertib (tatib) agar meniadakan pakian dinas (PSH, PDH dan PSR) . “Kecuali yang dipertahankan pakian (PSL, PKJ dan batik), untuk mengairahkan cetral UKM batik di masing-masing daerah pilihan,” tegas Freddy usai rapat paripurna.
Anggota DPRD Jatim dari daerah pilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban ini, berharap 120 anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 lebih mengedepankan kearifan lokal. “Sekalian bisa membantu mepromosikan batik khas daerah masing-masing,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Freddy, batik kini sudah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pakian khas Indonesia. Ia menyebutkan, sepatutnya DPRD Jatim mengikuti jejak DPRD Provinsi Yogyakarta yang sudah memelopori busana kearifan lokal. (KN01)