Lumajang (MediaKoranNusantara.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kembali meninjau beberapa lokasi terdampak akibat gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi di beberapa daerah di Jatim.
Setelah sebelumnya meninjau lokasi terdampak gempa di Kab. Malang, kali ini Gubernur Khofifah melakukan peninjauan beberapa lokasi terdampak di Kab. Lumajang pada Senin (12/4/2021). Turut mendampingi secara langsung, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Kapolres, Dansat Brimob serta wadanyon 527 dan Ketua Satgas Bencana BUMN yang juga Dirut Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo.
Lokasi pertama yang ditinjau Gubernur Khofifah yaitu, Dusun Krajan , Desa Sidomulyo Kecamatan Peonojiwo. Sesampainya di sana disambut oleh Camat dan Kepala Desa Sidomulyo. Khofifah melakukan peninjauan di berbagai titik terdampak baik ringan, sedang maupun berat. Ia juga sempat bersapa kepada warga penyandang disabilitas yang dapat diselamatkan oleh ibunya serta berbagi sembako baik untuk warga maupun yang sedang kerjabakti membongkar rumah terdampak gempa.
Kemudian kunjungan dilanjutkan ke Desa Kaliuling ,Kecamatan Tempursari. Desa ini merupakan desa terdampak gempa paling parah di Lumajang. Untuk menuju dusun Iburaja desa Kaliuling khofifah dan rombongan harus menggunakan motor sekira empat kilo meter akibat jalan yang ditempuh sulit dijangkau dengan menggunakan mobil.
Rombongan meninjau beberapa rumah penduduk yang rusak akibat gempa, Gubernur Khofifah juga bertegur sapa dan mendengarkan keluh kesah serta membagikan sembako pada para korban terdampak gempa. Kemudian, dilanjutkan meninjau keberadaan dapur umum dan kecukupan logistik bagi para pengungsi.
Selain itu, Khofifah juga menikmati nasi bungkus bersama warga terdampak di Dusun Iburaja, Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang.
Usai peninjauan, Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim tersebut meminta berbagai pihak bersinergi untuk segera melakukan percepatan penanganan dampak gempa termasuk recovery dan rekonstruksi untuk penanganan pasca gempa. Dimana, sinergitas ini mencakup pemerintah provinsi, aparat TNI/Polri, Satgas Bencana BUMN, serta pemerintah daerah terdampak hingga di level desa dan kelurahan. Tentunya, dengan dukungan dari pemerintah pusat.
“Saya mohon semua membangun sinergitas untuk melakukan percepatan penangan tanggap darurat, proses recovery dan rekonstruksi. Saat ini adalah masa tanggap darurat. Setelah tanggap darurat akan dilanjutkan recovery selanjutnya rekonstruksi,” ungkap Khofifah.
Terkait pelibatan anggota TNI dan Polri dalam proses recovery dan rekonstruksi, Khofifah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk memastikan SDM yang membantu percepatan pembangunan rumah yang terdampak. Sesuai arahan Kepala BNPB jika kategori rusaknya ringan sampai sedang, maka dilakukan dengan skema swakelola.
“Untuk kategori rumah yang rusak berat, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 50 juta, di luar biaya pembangunan. Sedangkan untuk pembenahan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan ditangani oleh PUPR,” terang orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Khofifah menambahkan, sesuai arahan Presiden diharapkan proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama 2 bulan. Oleh karena itu pergerakan dari seluruh SDM TNI/Polri sedang dipetakan sesuai dengan tingkat keparahan dan kerusakan masing-masing rumah.
“Jadi kita berharap bersama bahwa proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama 2 bulan, sesuai arahan Bapak Presiden,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, untuk percepatan proses recovery dan rekonstruksi saat ini diperlukan langkah validasi yang cepat dan tepat untuk mengetahui berapa banyak rumah terdampak yang masuk dalam kategori ringan, sedang dan berat begitu pula fasum dan fasos.
Karenanya, ia meminta agar data tersebut bisa diumumkan atau ditempel di balai desa atau tempat yang strategis, sehingga semua warga terdampak bisa memastikan datanya tercatat dengan benar.
“Format data ini akan kita pastikan lebih detail lagi dengan validasi data, yang dikordinasikan para bupati. Dan di lini paling bawah oleh kepala desa, babinsa bhabinkamtibmas dan relawan. Termasuk teman-teman media bisa mereport jika ada yang tertinggal dalam pendataan,” terangnya.
Selain itu, untuk mengantisipasi munculnya cluster Covid-19 di pengungsian, Khofifah menyampaikan, bahwa pemerintah juga akan memberikan bantuan tunggu hunian, sebesar Rp. 500 ribu per bulan per rumah tangga. Diharapkan warga yang terdampak bisa menyewa rumah apakah bersama keluarga atau bersama warg . Format ini akan dipastikan lebih detail kembali dengan melakukan validasi data.
“Bantuan tunggu hunian ini agar dimanfaatkan masyarakat, sembari menunggu proses rekonstruksi rumah mereka yang roboh atau mengalami kerusakan akibat gempa. Sehingga, masyarakat tidak terus berada di pengungsian, karena meski Covid-19 ini telah melandai namun belum berhenti penyebarannya,” urai mantan Mensos RI ini.
Di akhir, Gubernur Khofifah juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah gempa yang terjadi di Lumajang. Utamanya, bagi yang kehilangan anggota keluarganya. “Semoga amal ibadah almarhum dan almarhumah diterima oleh Allah dan khilafnya diampuni oleh Alloh SWT. Serta seluruh keluarganya diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan keikhlasan,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan bahwa sampai saat ini data kerusakan akibat gempa di Kabupaten Lumajang yaitu sebanyak 1.270 rumah mengalami rusak berat dan rusak ringan. Namun saat ini, fokus utamanya adalah memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi dan ada tempat yang layak bagi mereka untuk beristirahat.
Bupati Lumajang akan melakukan langkah-langkah prioritas diantaranya mengklasifikasi kecamatan yang terdampak paling parah dan menentukan mana-mana yang harus diselesaikan hari itu juga, membuat validasi rumah yang aman dan tidak aman, dan tahap pemulihan merencanakan pembangunan kembali rumah-rumah yang roboh. (KN04)
Foto : Gubernur Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan beberapa lokasi terdampak gempa di Kabupaten Lumajang pada Senin (12/4/2021).