Surabaya (KN) – Pemerintah Kota Surabaya yang dipercaya kota lain karena kemampuannya menata lingkungan, masih memiliki kekurangan terhadap lingkungan atau kawasan pantai. Di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya), Pemkot Surabaya ternyata masih belum mampu melokalisir mangrove-nya.
Komisi C DPRD Surabaya yang menggelar sidak ke kawasan ekowisata mangrove Wonorejo, Rungkut, kecewa. Pasalnya, Pemkot yang sudah menetapkan kawasan itu sebagai kawasan konservasi, ternyata tak mampu menentukan batas-batas kawasan konservasi tersebut. Ini karena Pemkot masih menggunakan Perda lama yakni Perda 3/2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
Pemkot Surabaya yang memiliki kawasan mangrove sekitar 2500 hektare, ternyata belum melokalisir kawasannya sebagai kawasan lindung. Ini terbukti, dengan tidak adanya upaya Pemkot untuk membeli atau menertibkan sebagian area yang kini telah dikuasai investor maupun masyarakat.
“Sampai hari ini belum ada bentuk penertiban dengan melokalisir wilayah konservasi ini,” ungkap Ketua Komisi C Sachiroel Alim Anwar.
Dengan tidak pastinya lokalisir kawasan konservasi menyebabkan hak masyarakat terbelengu. Pasalnya, mereka tidak bisa memanfaatkan lahan yang telah dimiliki. Banyak warga yang mengeluhkan ketidakpastian penguasaan Pemkot atas kawasan mangrove tersebut ke kalangan dewan.
“Tanpa ada batas kawasan yang jelas, justru kita khawatirkan rawan penyelewengan dalam menentukan izin mendirikan bangunan (IMB, red). Dalam APBD 2014 diharapkan dianggarkan dana untuk membebaskan lahan yang telah dikuasai warga atau mendirikan pagar pembatas disekeliling hutan lindung itu,” tegas Alim. (anto)
Foto Krtua Komisi C Sachiroel Alim saat sidak kawasan manggrov, Selasa (14/5/2013)