Surabaya (KN) – Partai Golkar harus mempertahankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi. Musyawarah daerah maupun nasional harus tetap mempertahankan cara musyarawah mufakat, jangan dilakukan menggunakan voting. Karena keputusan tidak bisa dikuantifikasikan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Soekarwo saat Musyawarah Daerah IX DPD Partai Golkar Provinsi Jatim di Hotel Singgasana Surabaya, Minggu (17/4/2016) siang.
Ia mengatakan, jalan terbaik dalam setiap penyelesaian masalah adalah musyawarah mufakat. Ini warisan budaya kita yang wajib dijaga apalagi tertuang dalam sila keempat Pancasila. Melalui musyawarah mufakat, situasi menjadi aman dan nyaman.
“Dilihat dari kondisinya, Musda sekarang ini sinyalnya bahwa DPD Golkar provinsi maupun kabupaten/kota di Jatim tetap kompak. Ini bagus dan harus dipertahankan, musyawarah mufakat tetap harus dipertahankan,” jelas Sorkarwo.
Gubernur Soekarwo menegaskan, dalam musyawarah ini tetap harus memperhatikan masyarakat bawah. Parpol ikut berperan memelihara dan menjaga masyarakat di bawah. “Masyarakat yang bawah harus dipikirkan Perlu langkah-langkah konkret untuk menjaga dan memelihara masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakri mengatakan, InsyaAllah musda di Jawa Timur ini selesai dengan musyawarah mufakat. “Musda insyaAllah selesai. Kita harapkan se Indonesia, musda semuanya dengan musyawarah mufakat, termasuk di Aceh. Di sini nggak ada masalah. Kita bicarakan siapa terbaik, bagi-bagi kekuasaan, semua dengan musyawarah mufakat,” jelas pria yang biasa disapa Ical. (wan)