Jakarta, mediakorannusantara.com – Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sukaryo Teguh Santoso, saat ini tengah mengembangkan sistem pemantauan terpadu program percepatan penurunan stunting Indonesia.
Disebutkannya, BKKBN memiliki 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari 600 ribu personel. Tim yang terdiri dari kader KB, tim penggerak PKK, dan para bidan itu merupakan ujung tombak dalam penurunan stunting.
Mereka bertugas mendampingi keluarga di lapangan khususnya yang akan menikah, hamil, pascapersalinan dan yang memiliki anak berusia di bawah dua tahun. Namun apa yang dilakukan TPK dalam pendampingan keluarga belum terpantau dengan baik karena belum ada sistemnya.
“Untuk itu sedang dikembangkan sistem untuk memantau kinerja tim pendamping penurunan stunting di lapangan baik di tingkat nasional hingga desa,” kata Sukaryo Teguh Santoso, Kamis (23/6/2022).
Dijelaskan, pengembangan sistem pemantauan stunting ini meliputi inventarisasi data dan indikator, membuat rancang bangun dashboard, penyelesaian dashboard, dan uji coba lapangan.
Manfaat pengembangan sistem ini antara lain guna mempermudah BKKBN dalam memantau perkembangan program pendamping keluarga berisiko stunting, termasuk di dalamnya calon pengantin.
Menurutnya, sistem tersebut juga akan mempermudah kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengelola program di lapangan, dan mitra kerja BKKBN dalam mendapatkan umpan balik kinerja pendampingan keluarga secara realtime, cepat, dan mudah.
Selain itu, untuk meningkatkan motivasi para pengelola program di lapangan, dan memberikan kepuasan kepada keluarga berisiko stunting atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan oleh TPK.
“Kemudian, meningkatkan kolaborasi antarsektor dalam program percepatan penurunan stunting juga dukungan mitra kerja sehingga target penurunan stunting Indonesia menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai,” lanjutnya.
Setyarini, Tim Pendamping Keluarga Desa Kuterojo Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah mendukung adanya pengembangan sistem tersebut. “Sistem ini diharapkan akan membantu TPK dalam memantau pendampingan pada keluarga berisiko stunting juga menjadi basis data bagi TPK dalam memverifikasi data pendampingan stunting di lapangan,” tutupnya.(wan/inf)