Surabaya (KN) – Kondisi Kebun Binatang Surabaya (KBS) benar-benar tragis. Ditengah ketidakpastian izin konservasi dari Kementerian Kehutanan (kemenhut), satu per satu satwa KBS mati.Kondisi ini membuat Walikota Kota Surabaya Tri Rismaharini mencak-mencak dalam pertemuan dengan PDTS KBS bersama jajaran Pemkot Surabaya dan tim kajian dari akademisi, Selasa (7/1/2014). Pasalnya pada hari itu juga diketahui ada singa mati terjerat tali.
Apalagi sehari sebelumnya, Senin (6/1/2014) satwa Genu Afrika juga mati. Hanya saja, terhadap kasus matinya singa, pihak kepolisian turun tangan. Polisi menurunkan tim forensiknya. Dalam pertemuan dengan PDTS KBS dan tim kajian dari akademisi Selasa sore itu, Wali Kota meminta agar PDTS KBS lebih mengutamakan masalah kesejahteraan satwa, daripada mengurusi masalah lain.
Karena itu, Risma sapaan akrab Walikota, sempat emosi saat Direktur Opersional PDTS KBS dr Liang Kaspe menjelaskan masalah SK Lembaga Konservasi yang tak kunjung diturunkan Kemenhut, sehingga KBS sulit melakukan penukaran hewan.”Tak perlu mengurusi itu! Sekali lagi saya tekankan, harus mengutamakan kesejahteraan satwa,” tegas Risma.
Risma juga menyarankan, untuk mengatasi masalah kandang hewan, sebaiknya memanfaatkan lahan parkir yang ada di samping KBS. Di tempat itu bisa dibangun kandang untuk beberapa jenis satwa.
Sementara sebanyak 12 akademisi dari tim kajian Universitas Airlangga (Unair) secara bergantian menyampaikan temuan mereka. Hasil audit Kebun Binatang Surabaya (KBS) dipaparkan di hadapan Walikota Surabaya Tri Rismaharini Bertempat di balai kota, Selasa (7/1/2014).
Para auditor ‘membedah’ KBS dan mengamati dari berbagai aspek, diantaranya hukum, keuangan, aset, manajemen, keselamatan, standar operasional, dan lain sebagainya. Ganjar C Premananto selaku salah satu anggota tim kajian kelembagaan manajemen, menyoroti adanya konflik berkepanjangan di internal KBS. Menurut Ganjar, situasi itu disebabkan karena beberapa pegawai masuk dengan sistem yang berbeda-beda. Sistem berbeda itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya pengkotak-kotakan pengurus KBS. Sehingga, atmosfer kerja menjadi kurang kondusif.
“Ini (konflik internal) yang harus diselesaikan terlebih dulu melalui metodologi mengumpulkan mereka-mereka yang pernah menjabat,” tegas Ganjar.
Dikatakan Ganjar, tidak kondusifnya lingkungan kerja di KBS yang disebabkan pengkotakan karyawan itu juga memengaruhi kebijakan yang muncul tidak sesuai standar dan terkesan subyektif. “Kebijakan yang diambil semisal penempatan orang pada posisi tertentu, lebih kepada suka atau tidak suka (like and dislike),” sambung Ganjar.
Sementara Widi Hidayat yang menyoroti evaluasi dan kajian atas laporan posisi keungan (akuntansi), menyebut belum ada penerapan akuntansi yang baik di KBS dari sisi aset dan beban.
Menurutnya, pihak Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS perlu memperjelas status aset di KBS, untuk membedakan mana aset yang dimiliki KBS atau perkumpulan. “Aset harus dicatat dan dilanjutkan sehingga ketika pergantian pengurus, akan tetap berlanjut, tidak terputus. Memang yang harus segera diselesaikan adalah masalah hukumnya,” jelas Widi.
Menurut Widi, KBS sebenarnya punya potensi besar untuk dikembangkan. Namun, penataan akuntansi harus dilakukan. Dia menambahkan, untuk saat ini, yang bisa dilakukan oleh PDTS KBS adalah memposisikan neraca awal dengan melihat apakah itu hutang, modal ataukah asset. “Unsur pendapatan dan beban harus diperhatikan, biar sehat,” sambung dia.
Sementara Walikota Tri Rismaharini yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan beranggapan bahwa saat ini yang terpenting adalah melakukan identifikasi aset. Sebab, lanjut dia, pemkot tidak ingin memasuki ranah yang bukan wilayahnya. Artinya, pembangunan KBS hendaknya tidak bersinggungan dengan aset yang dimiliki pihak lain. (anto/Jack)
.