KORAN NUSANTARA
Hallo Nusantara Headline Jatim

Serap Aspirasi Berbagai Persoalan Kehutanan Saat Reses di Tuban, Ony Setiawan Dorong Penguatan Perhutanan Sosial Untuk Gerakkan Ekonomi Rakyat Sekitar Hutan

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Ony Setiawan, foto bersama masyarakat diselar menggelar kegiatan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di kawasan hutan Jatirogo Kabupaten Tuman, Senin (27/7/2026).

Tuban (mediakorannusantaracom – Anggota DPRD Jawa Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban Ony Setiawan, menegaskan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan melalui program perhutanan sosial dan agroforestri.

Hal itu dikatakan Ony saat menggelar Reses menyerap aspirasi di Kabupaten Tuban. Ini disampaikan sebagai upaya menjawab berbagai persoalan kehutanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani pesanggem di wilayah selatan dan barat Kabupaten Tuban.

Menurut anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, kawasan Parengan, Singgahan, Senori, Bangilan, Kenduruan, dan Jatirogo memiliki potensi besar karena didominasi hutan jati yang dikelola Perhutani. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi masyarakat, mulai dari pembalakan liar, kerusakan ekosistem karst, krisis air, perambahan hutan, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

“Prinsip yang harus kita pegang adalah Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera. Masyarakat sekitar hutan harus mendapatkan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan fungsi konservasi kawasan hutan,” ujar Ony Setiawan, Senin (27/07/26)

Ony menjelaskan, salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah sistem agroforestri, yakni memadukan tanaman kehutanan dengan komoditas pertanian dan hortikultura.

Melalui pola tersebut, petani dapat membudidayakan jagung, kedelai, singkong, porang, jahe, kunyit, hingga temulawak di bawah tegakan pohon jati atau mahoni sehingga lahan tetap produktif dan fungsi ekologis tetap terjaga.

“Saya juga mendorong optimalisasi program Kemitraan Kehutanan dan Perhutanan Sosial melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH),” ucapnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini, akses legal terhadap pengelolaan lahan harus diiringi dengan bantuan alat ekonomi produktif, sarana irigasi, bibit unggul, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis hasil hutan bukan kayu.

Dalam sektor peternakan, Ony juga menilai kawasan sekitar hutan di Tuban sangat potensial dikembangkan melalui sistem silvopasture, yaitu integrasi antara pohon, hijauan pakan ternak, dan usaha peternakan.

“Ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan,” tegas anggota Komisi B DPRD Jatim ini.

Pada kegiatan reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan. Di Kecamatan Parengan, warga menginginkan perbaikan jalur distribusi hasil pertanian, pengembangan UMKM dan wisata desa, serta kampung ternak terpadu.

Sementara di Singgahan, aspirasi difokuskan pada pengembangan desa wisata, perbaikan akses jalan, dan penguatan kerja sama pemanfaatan lahan Perhutani untuk ekowisata dan agroforestri.

Sedangkan masyarakat Senori mengusulkan pengembangan komoditas lahan kering, hilirisasi produk agribisnis, revitalisasi UMKM, perbaikan pasar tradisional, dan pembangunan jalan usaha tani.

Di Bangilan, warga berharap adanya modernisasi pascapanen, pelatihan kewirausahaan bagi santri, pengembangan industri jamu rumah tangga, digitalisasi pemasaran UMKM, serta kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, masyarakat Kenduruan mengusulkan modernisasi pertanian melalui penyediaan pupuk bersubsidi dan alat mesin pertanian, pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani, perbaikan akses antar-kecamatan, pelatihan pemasaran digital UMKM, serta peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro.

Ony Setiawan menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Jawa Timur agar program pembangunan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat sekitar hutan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa secara berkelanjutan.

“Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat meningkat dan sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang,” pungkasnya. (KN01)

Related posts

Pemkot Buka Rekrutmen Bawas PDTS KBS

kornus

Dirjen ESDM sebut Potensi Migas di Aceh Masih Menjanjikan

Terkait Pergantian Wawali Surabaya, Partai Golkar Surabaya Panggil Anggota FPG

kornus