Surabaya (mediakorannusantara.com) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono menegaskan, bahwa pelayanan publik di Jatim, harus lebih baik, berkualitas, dan mudah. Standar pelayanan publik tersebut harus dilakukan Organisasi perangkat Daerah (OPD) hingga ke tingkat bawah.
Hal tersebut disampaikan Adhy Karyono usai menghadiri rapat paripurna agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) No 8 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
“Bahwa pelayanan publik kita harus lebih baik, berkualitas, memberikan kemudahan, maka kita perlu Perdanya, payungnya lebih besar. Semua layanan publik yang dilakukan OPD sampai ke tingkat bawah sesuai dengan prinsip pelayanan pubik yang tadi (perubahan Perda),” kata Adhy kepada wartawan di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (22/12/2023).
Menurut dia, prinsip pelayanan publik yang dimaksud adalah pelayanan yang lebih cepat, berkualitas, efektif, mudah, dan menggunakan transformasi digitalisasi.
“Tadi (sidang paripurna) punya kesepakatan yang sama. Sehingga nanti yang dilaksanakan di masyarakat oleh pemerintah daerah standarnya sama,” imbuhnya.
Adhy Karyono juga mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) terbanyak di Indonesia. Saat ini, sudah berdiri sekitar 70 persen MPP dari jumlah total kabupaten/kota di Jatim.
“Jawa Timur Mal Pelayanan Publiknya terbanyak. Sekarang mal pelayanan publiknya menjadi digital, sekarang Banyuwangi sudah digital, Surabaya sudah mulai proses,” ujarnya.
Adhy menambahkan, untuk kabupaten/kota yang belum memiliki MPP, nantinya bisa langsung menerapkan pelayanan publik secara digital.
“Ini kan kebijakan berikutnya untuk yang belum pelayanan publik dengan mal, maka bisa langsung digital, itu lebih tidak memerlukan fasilitas. Jadi Jawa Timur sudah leading untuk itu,” pungkasnya. (KN01)