Jakarta (KN) – Proyek renovasi toilet DPR RI senilai Rp 2 miliar menimbulkan pro kontra di kalangan anggota dewan. Ada beberapa anggota DPR yang punya pengalaman buruk dan minta toilet direnovasi total. Namun, tak sedikit anggota DPR yang menilai renovasi toilet itu tak perlu, apalagi sampai menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 miliar.“Ampun, gue pernah jadi korban toilet di Nusantara I, tepatnya toilet di lorong Komisi IX dan Baleg DPR, baju gue basah semua. Bukan cuma diperbaiki, dibuat higienis, tidak usah mewah tapi prinsip sehat harus dong,” keluh anggota Komisi IX DPR dari FPD, Nova Rianti Yusuf, kepada wartawan, Rabu (4/1/2012).
Ia mendambakan, toilet yang beradab. Menurut dokter muda ini, toilet haruslah higienis dan bebas kotoran. “Sekalian imbauan untuk Sekjen juga nih, selain toilet yang beradab dan higienis, kapan sampah di Gedung DPR diatur untuk recycle? Kapan gedung DPR diatur ramah lingkungan?,” katanya.
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning membenarkan, toilet di Komisi IX DPR yang terletak di Gedung Nusantara I DPR itu pernah rusak. Namun ia menilai perbaikan tak perlu menelan anggaran sebesar itu dan hanya perlu dilakukan di toilet yang rusak.
“Renovasi kan sudah, yang mengerjakan tidak benar. Itu masih tanggungjawab pemborong dong, masak belum 1 bulan waktu itu toilet di Komisi IX sudah rusak, dan katanya mau diperbaiki seperti sekarang kan aneh,” kata Ribka.
Anggota Komisi I DPR dari FPD Roy Suryo menilai, toilet anggota DPR masih sangat layak. Ia hanya berharap dilakukan pembersihan berkala agar toilet tetap bersih dan wangi. “Soal toilet di DPR itu memang kreativitas yang berlebihan. Terus terang saya lihat masih layak digunakan. Cukup dirawat atau dibersihkan saja setiap hari,” ujar Roy Suryo.
Namun pimpinan DPR memilih tak mempermasalahkan hal ini. Pimpinan merasa toilet DPR memang perlu direnovasi. “Saya kira masalah-masalah begitu masalah teknis yah. Artinya saya tidak melihat ada hal-hal yang perlu kita persoalkan. Itu menurut kami tak pantas dipersoalkan, sebenarnya sudah urgen, perlu juga. Anda harus lihat ini kan lembaga,”ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta.
Meski sebenarnya proyek renovasi toilet ini masih bisa dibatalkan jika anggota DPR berbalik arah. Paling tidak jika anggota DPR mendengarkan penolakan rakyat. “Kami akan berkonsultasi, kalau memang dibatalkan ya bisa,” tutur Kepala Biro Harbangin DPR, Sumirat. (red)