Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi C DPRD Jatim menyoroti BUMD milik Pemprov Jatim yang kondisinya kini tidak semakin baik melainkan semakin menurun.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hidayat mengatakan, PT PJU merupakan BUMD milik rakyat Jatim. Karena, modal perusahaan ini berasal dari APBD yang salah satu sumbernya dari pajak rakyat Jatim. Karenanya, pihaknya minta para direksi agar bekerja serius dan berhati-hati dalam mengelola BUMD.
“Karena ini BUMD, butuh ketenangan, butuh kenyamanan bekerja, butuh profesional. Jangan sampai ada politicking di dalam (perusahaan). Sehingga betul-betul konsolidasinya berjalan dengan baik,” tegas Hidayat.
DPRD Jawa Timur sesungguhnya tidak mempermasalahkan apabila Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, merekrut relawan atau tim pemenanganya dalam Pilgub lalu ke dalam jajaran direksi atau Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim.
Namun, dalam setiap proses tahapan rekrutmen tersebut, tentunya harus tetap mengedepankan kapasitas dan kompetensi masing-masing calon direksi.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hidayat, usia menggelar rapat dan evaluasi bersama direksi dan komisaris PT Petrogas Jatim Utama (PJU), Kamis (26/8/2021).
“Ya, tentu boleh mengakomodisasi pihak-pihak atau relawan dari bagian pemenangan gubernur. Tetapi, yang terpenting adalah harus mengedepankan kapasitas dan kompetensinya. Boleh kita berikan apresiasi (kepada relawan), tetapi tetap harus mempertimbangkan kompetensinya,” kata Hidayat.
Di lain hal, Hidayat juga kembali mengingatkan Pemprov Jatim agar jangan ada lagi tradisi di BUMD terkait jabatan Pelaksana Tugas (Plt). Termasuk pula sebagai alasan mengisi kekosongan sementara jabatan komisaris dan direksi.
“Kita sampaikan bahwa jangan ada tradisi Plt di BUMD, karena apapun alasannya bahwa Plt memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, tidak hanya di PT PJU, tapi di BUMD lain juga ada kekosongan komisaris dan jajaran direksi,” ungkap dia.
Maka dari itu, pihaknya juga mendorong agar Pantia Seleksi (Pansel) juga dipilih dari orang-orang yang profesional. Harapannya, rekrutmen dapat berjalan independen dan menghasilkan SDM yang mumpuni. Sehingga, mampu meningkatkan kinerja BUMD yang bergerak di sektor minyak dan gas tersebut.
“Maka ini perlu disiapkan jauh-jauh hari Panselnya. Dengan kerja Pansel yang profesional, saya kira akan menghasilkan sumber daya yang baik. Jadi lebih terbuka, dan Komisi C ingin mengawal tahapan-tahapan pansel itu agar betul-betul on the track,” tegasnya.
Sementara diketahui, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PJU pada 30 Juni 2021, susunan pengurus BUMD milik Pemprov Jatim ini dijabat Husnul Khuluq dan Mardiasto sebagai Komisaris. Sedangkan untuk Plt Direktur, dijabat oleh Parsudi. (KN01)
Foto : Hidayat, Ketua Komisi C DPRD Jatim.