Surabaya (KN) – Komisi B DPRD Jatim menyesalkan dan mempertanyakan kinerja dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre V Jawa Timur, dimana yang saat ini stok beras di Jatim sedang menipis dan juga beras rakyat miskin (raskin) yang dibagikan tidak layak konsumsi.Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto di DPRD Jatim, Kamis (28/5/2015) mengakui mendapat laporan dari beberapa anggota Dewan Jatim saat melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, menerima laporan masyarakat terkait kondisi beras raskin yang sudah tak layak konsumsi dan bahkan stoknya menipis sehingga distribusi raskin telat dua bulan terakhir.
“Pak Iskandar wakil ketua DPRD Jatim saat reses di Sumenep menemukan raskin yang tak layak konsumsi. Bahkan, stok bulog setempat tinggal 4 ton. Padahal, jumlah keluarga sasaran yang tersebar di 27 kecamatan di Sumenep tercatat sebanyak 116.378 keluarga sasaran atau 1.700 ton / bulan,” terang Subianto
Menurutnya, apabila kondisi ini dibiarkan pihaknya khawatir dan tak segera ditangani maka dapat mengakibatkan harga beras di pasaran setempat kembali melonjak akibat keluarga miskin beralih membeli beras di pasaran. “Kalau stok tak mencukupi, otomatis keluarga miskin terpaksa membeli beras standart di pasaran, sehingga harga beras di pasar bisa melonjak,” paparnya.
Berdasarkan data, kebutuhan raskin di Jatim mencapai 42.862 ton / bulan atau setara 514.344 ton / tahun untuk 2.857.469 keluarga sasaran. Ironisnya, stok raskin di dolog Jatim tinggal 649.371 ton. Rinciannya, sebanyak 396.371 ton merupakan sisa stok tahun lalu, dan 280.000 ton merupakan pengadaan (penyerapan) beras petani pada musim panen 2015.
“Target penyerapan beras petani oleh dolog Jatim tahun 2015 adalah sebesar 750.000 ton. Namun hingga 18 Mei 2015, tercatat hanya sebesar 280.000 ton. Ini jelas masih kurang banyak, karena itu kami mendesak supaya dolog lebih memaksimalkan pengadaan beras petani untuk stok raskin di Jatim,”ujarnya.
Ia khawatir, stok raskin yang tersedia saat ini tidak mencukupi karena dalam waktu dekat memasuki bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri, dimana biasanya pemerintah menggelar pasar murah atau operasi pasar untuk meringankan beban masyarakat serta menstabilkan harga kebutuhan pokok. “Kami berharap Bulog lebih serius dan memperhatikan persoalan ini,” tegasnya. (rif)