Walikota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang diserahkan oleh Sekdaprov Adhy Karyono dalam Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke – 58 di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Selasa (15/11/2022) malam.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke – 58 di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Selasa (15/11/2022) malam. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Pemprov Jatim Adhy Karyono kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Pada kesempatan tersebut, Pemkot Surabaya berhasil memboyong 3 kategori dalam upaya penanganan kesehatan di Provinsi Jatim. Diantaranya, Kota No. 1 Terbaik dalam Inovasi Pergerakan Masyarakat Sasaran Pelaksanaan Imunisasi Tambahan MR (BIAN) dengan Pelibatan Berbagai Lintas Sektor, Mitra, Akademisi (Pentahelix). Serta, Kabupaten/Kota Sehat dan Universal Health Coverage (UHC).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan bahwa pelaksanaan UHC merupakan implementasi dari tatanan 1 Kota Sehat Surabaya, yaitu kehidupan masyarakat sehat dan mandiri. Sebab, tatanan 1 mewajibkan pemda meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir, balita, remaja dan lansia.
“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tersebut ditingkatkan melalui penyelenggaraan UHC atau jaminan kesehatan semesta dengan jumlah kepesertaan yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya,” kata Nanik, Rabu (16/11/2022)
Untuk kedepannya, Dinkes Surabaya mengaku akan melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan predikat kota sehat. Yakni, meningkatkan kualitas implementasi 10 (tatanan) Kota Sehat, yang terdiri dari tatanan 1 tentang kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan 2 tentang permukiman, tatanan 3 tentang pasar rakyat sehat, dan tatanan 4 tentang sekolah/madrasah sehat.
“Serta, tatanan 5 tentang rumah ibadah, tatanan 6 tentang pariwisata sehat, tatanan 7 tentang transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan tentang 8 perkantoran dan perindustrian, tatanan tentang 9 perlindungan sosial dan tatanan tentang 10 pencegahan dan penanganan bencana,” ungkap dia.
Selanjutnya, Dinkes Surabaya membentuk forum kecamatan sehat dan pokja kelurahan sehat untuk percepatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan di kecamatan dan kelurahan. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi terkait pelaksanaan 10 tatanan kota sehat Surabaya, seperti Baznas untuk memfasilitasi percepatan Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kota Surabaya.
“Membentuk Forum Kota Sehat dan Tim Pembina Kota Sehat untuk percepatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan di tingkat kota. Semua bersinergi untuk peningkatan implementasi kota sehat Surabaya,” ujar dia.
Selain itu, Dinkes Surabaya juga akan melakukan berbagai macam inovasi untuk pergerakan sasaran imunisasi di Kota Surabaya. Seperti, konsisten secara masif melakukan gerakan bersama dalam jejaring kemitraan Pentahelix dengan melibatkan Stakeholder, Linsek, Kecamatan, Kelurahan, KSH, PKK, Toma (Tokoh Masyarakat), Ormas dan Civitas Akademika dalam upaya percepatan pemerataan capaian imunisasi rutin minimal 95 persen di seluruh wilayah Kelurahan di Kota Surabaya.
“Mengoptimalkan kerjasama dan peran jejaring layanan imunisasi di Kota Surabaya yakni Praktik Mandiri Bidan (PMB), Dokter Praktek Mandiri (DPM), Klinik dan Rumah Sakit. Serta, Meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (KLB PD3I) melalui kegiatan surveilans aktif dan Penyelidikan Epidemiologi berbasis wilayah,” jelas dia.
Lebih lanjut, Nanik mengatakan bahwa apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemkot Surabaya menjadi semangat untuk bekerja lebih baik, sehingga permasalahan kesehatan bisa ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.
“Khususnya dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan optimalisasi kualitas pelayan publik untuk meningkatkan kepuasan pelayanan di bidang kesehatan,” pungkasnya. (KN01)